RADAR BOGOR - Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat diperingati pada Rabu malam 19 Agustus 2026 lalu di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate, Bandung.
Rangkaian acara diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, dilanjutkan pembacaan sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat, kemudian ditutup dengan pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Malam puncak peringatan tersebut turut dimeriahkan penampilan penyanyi Rizky Febian yang menghibur para tamu undangan dan masyarakat yang hadir.
Dalam pidatonya, Gubernur Dedi Mulyadi menilai usia 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi.
Menurutnya, provinsi ini memiliki sumber daya yang sangat besar, mulai dari sektor energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur yang tersebar di berbagai daerah.
Baca Juga: Jalan Tegar Beriman-Bomang Bogor Bakal Tersambung Melalui Flyover pada 2027
“Kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski memiliki potensi besar, Dedi menilai pembangunan Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan antarwilayah. Perbedaan perkembangan antara kabupaten dan kota maupun dengan provinsi menjadi persoalan yang perlu diatasi melalui arah pembangunan dan pengelolaan anggaran yang lebih terkoordinasi.
Ia menyebut evaluasi anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan. Kebijakan anggaran ke depan akan lebih diarahkan pada kebutuhan teknis dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah karena partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun dinilai masih belum optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan ruang kelas, pemberian beasiswa, serta penguatan pendidikan formal maupun program Paket A, B, dan C.
Persoalan kesenjangan ekonomi antarwilayah juga menjadi perhatian Dedi. Ia mencontohkan perbedaan tingkat pendapatan antara kawasan seperti Bekasi dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
Menurutnya, angka pendapatan tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara utuh karena karakteristik biaya hidup masyarakat di setiap daerah berbeda.
Karena itu, tingginya investasi di Jawa Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Selain pendidikan dan ekonomi, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi prioritas. Pemerintah daerah menargetkan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang setara, mulai dari fasilitas rujukan pertama di tingkat desa hingga fasilitas rujukan lanjutan.
Dedi juga menegaskan rencana melakukan efisiensi anggaran melalui penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah aparatur dan jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah juga akan dirampingkan dengan kemungkinan penggabungan beberapa lembaga menjadi satu.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pengurangan jabatan dan organisasi diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran kepada program yang lebih berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Efisiensi serupa juga akan diterapkan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD). Dedi menginginkan struktur kepemimpinan BUMD tidak terlalu gemuk dan perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing Jawa Barat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah BUMD akan dihimpun dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diserahkan kepada tenaga profesional melalui mekanisme seleksi terbuka.
Memasuki usia ke-81 Jawa Barat, Dedi menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang lebih profesional, efisien, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara bertahap dan terbuka.
Editor : Eka Rahmawati