RADAR BOGOR - Pembahasan mengenai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kembali mengemuka.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM menyoroti angka defisit yang sebelumnya disebut mencapai Rp5,7 triliun.
Menurut Dedi Mulyadi, angka tersebut perlu dilihat lebih jauh untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebabnya.
Baca Juga: Jangan Asal! Ini Trik Tepat Memanaskan Mesin Mobil di Pagi Hari Menurut Pakar
Ia pun meminta, penjelasan mengenai struktur rencana belanja dalam APBD Jawa Barat (Jabar) 2026.
Pertanyaan tersebut disampaikan KDM dalam percakapan bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dan pejabat lainnya.
"Jadi sekarang penjelasan, kan yang sudah tergambar dalam percakapan berbagai pihak media dan kita sendiri, kan kemarin kita dianggap defisitnya Rp5,7 triliun ya kan? Nah defisit Rp5,7 triliun itu apa faktor penyebab itu dulu?," ungkap KDM.
Dedi Mulyadi Pertanyakan Rencana Belanja
Dalam pembahasan tersebut, Herman Suryatman sempat memberikan penjelasan pada sisi pendapatan daerah.
Namun, Dedi Mulyadi kemudian memperjelas, pembahasan yang ingin digali adalah mengenai rencana belanja pemerintah daerah.
KDM mempertanyakan, berapa total rencana belanja yang tercantum dalam APBD Jawa Barat 2026 sebelum dilakukan perubahan.
Pertanyaan itu, kemudian dijawab dengan angka Rp30,5 triliun.
KDM lantas kembali menegaskan, angka tersebut merupakan volume rencana belanja dalam APBD 2026 sebelum perubahan.
Angka Rp30,5 Triliun Jadi Sorotan
Pembahasan mengenai rencana belanja tersebut, menjadi bagian penting dalam melihat konteks munculnya angka defisit Rp5,7 triliun.
Sebelumnya, KDM menyebut angka defisit tersebut, telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai pihak, termasuk media.
Baca Juga: Desil Diperketat, KPM Cek Kriteria Bansos PKH BPNT Tahap 4 Oktober-Desember 2026
Karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan yang lebih jelas mengenai bagaimana angka tersebut terbentuk.
Dengan rencana belanja APBD 2026 sebelum perubahan yang disebut mencapai Rp30,5 triliun, struktur anggaran Jawa Barat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi fiskal daerah.
Pembahasan ini juga menunjukkan, persoalan defisit tidak cukup hanya dilihat dari satu angka.
Perlu melihat keseluruhan komponen dalam APBD, termasuk rencana belanja dan pendapatan, untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan daerah secara utuh.
APBD 2026 Jadi Bagian dari Pembahasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya, telah memasukkan berbagai kebutuhan program dan belanja daerah dalam rancangan APBD 2026.
Dalam pembahasan tersebut, angka Rp30,5 triliun disebut sebagai total rencana belanja sebelum perubahan.
Dari angka tersebut, pemerintah perlu melihat kembali struktur serta kebutuhan belanja agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini, menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana kondisi APBD Jawa Barat 2026 perlu dipahami secara menyeluruh, terutama terkait munculnya angka defisit Rp5,7 triliun yang menjadi perhatian publik. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim