RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi sebagian masyarakat pedesaan.
Saat meninjau rumah warga penerima bantuan di Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi tidak hanya memastikan kondisi bangunan, tetapi juga mempertanyakan ketersediaan sanitasi layak bagi masyarakat.
Kunjungan Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu, berlangsung dengan suasana khas pedesaan.
Baca Juga: Persib Gagal Bawa Pulang Poin saat Lawan Persija di Super League
Di sela peninjauan, sejumlah percakapan ringan dan candaan dengan warga membuat suasana berlangsung cair.
Namun, di balik suasana tersebut, KDM menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai pembangunan rumah warga miskin, mulai dari pemilihan material hingga persoalan toilet atau MCK.
KDM Ingatkan Atap Kamar Mandi Tak Menggunakan Asbes
Saat melihat bagian kamar mandi salah satu rumah warga, KDM meminta agar material atap tidak menggunakan asbes.
Menurutnya, atap kamar mandi sebaiknya diganti menggunakan genteng.
Hal itu menjadi salah satu perhatian KDM karena berkaitan dengan kesehatan penghuni rumah.
Ia juga memastikan, fasilitas sanitasi yang tersedia dapat digunakan dengan baik oleh warga.
Rumah yang telah diperbaiki tersebut tampak lebih bersih dan terang.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas dasar, sementara kebutuhan air dan penerangan juga telah disiapkan.
Mengapa KDM Mendorong Rumah Warga Pakai Bilik Bambu?
Selain soal sanitasi, KDM memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan material bilik bambu dalam pembangunan rumah masyarakat.
Ia menilai, bilik hinis atau anyaman bambu bukan sekadar material bangunan tradisional.
Di balik penggunaannya terdapat potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat desa, terutama para pengrajin bambu.
Menurut KDM, penggunaan material fabrikasi seperti GRC memang praktis.
Baca Juga: GWM Wey G9 Hi4 Resmi Meluncur di Indonesia, MPV Hybrid Mewah Ini Tembus Rp1,36 Miliar
Namun, jika pembangunan rumah dalam jumlah besar seluruhnya menggunakan produk pabrikan, manfaat ekonomi tidak banyak dirasakan oleh pengrajin lokal.
Sebaliknya, penggunaan bilik bambu dapat menghidupkan kembali pekerjaan para pengrajin di pedesaan.
KDM bahkan, mencoba menghitung potensi perputaran ekonomi apabila pembangunan rumah rakyat dalam jumlah besar menggunakan bilik bambu.
Jika puluhan ribu rumah dibangun dan masing-masing membutuhkan puluhan lembar bilik, maka kebutuhan tersebut dapat mencapai ratusan ribu lembar.
Kondisi itu dinilai mampu menciptakan perputaran uang hingga miliaran rupiah di tingkat pengrajin dan pekerja lokal.
“Tujuan pakai bilik itu supaya industri masyarakat berjalan. Pengrajin bambu lokal hidup lagi,” kata KDM dalam kesempatan tersebut.
Bilik Bambu Bukan Sekadar Nostalgia
Bagi KDM, rumah berdinding bilik juga memiliki makna tersendiri.
Material tersebut mengingatkan, masyarakat pada kehidupan pedesaan sekaligus menjadi bagian dari sejarah rumah-rumah warga di Jawa Barat.
Ia ingin pembangunan rumah masyarakat tidak serta-merta menghilangkan identitas lokal.
Baca Juga: Liburan Hemat di Rivera Bogor, Ada Promo Tiket Gratis hingga Unlimited Pass
Menurutnya, bambu yang tersedia di desa seharusnya bisa memiliki nilai ekonomi lebih tinggi apabila diolah oleh masyarakat setempat menjadi bilik.
Dengan begitu, pembangunan rumah bukan hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi petani bambu dan pengrajin di daerah.
KDM Pertanyakan Warga yang Belum Punya Toilet Pribadi
Persoalan lain yang menjadi perhatian KDM adalah keberadaan MCK atau toilet pribadi.
Saat berada di salah satu rumah warga, KDM mengetahui bahwa fasilitas sanitasi telah tersedia.
Namun, toilet tersebut berada di luar rumah dan dapat digunakan bersama oleh masyarakat sekitar.
Kondisi itu, kemudian membuat KDM meminta pemerintah desa memberikan data yang jelas mengenai jumlah keluarga yang belum memiliki toilet pribadi.
Ia menanyakan, jumlah kepala keluarga di desa tersebut sekaligus berapa banyak warga yang masih belum memiliki fasilitas MCK di rumah.
Perangkat desa menyebut jumlah kepala keluarga mencapai sekitar 800 KK.
Sementara itu, warga yang telah memiliki toilet pribadi di rumah masih relatif sedikit.
Sebagian masyarakat lainnya, masih mengandalkan fasilitas umum atau bahkan memanfaatkan aliran sungai untuk kebutuhan sanitasi.
KDM meminta pemerintah desa tidak menutup-nutupi kondisi tersebut.
Ia meminta, pendataan dilakukan secara menyeluruh agar warga yang belum memiliki MCK dapat segera mendapatkan bantuan.
Gubernur Siapkan Intervensi untuk MCK Warga
KDM menegaskan, persoalan sanitasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan intervensi bagi warga yang belum memiliki MCK layak.
Targetnya, masyarakat tidak lagi bergantung pada sungai atau fasilitas sanitasi bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar.
KDM juga meminta pemerintah desa segera menyelesaikan pendataan warga yang belum mempunyai MCK.
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan bantuan pembangunan sanitasi.
“Ini kewajiban gubernur. Jalan selesai, rumah rakyat miskin dibangun, dan seluruh rakyat wajib punya MCK,” tegas KDM.
Pembangunan Rumah Sekaligus Menggerakkan Ekonomi Desa
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan rumah warga tidak hanya berkaitan dengan memperbaiki tempat tinggal.
KDM mendorong agar pembangunan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Suporter Persija dari Parung dan Ciseeng Bogor Berangkat ke GBK, Polisi Siapkan Pengamanan
Penggunaan bilik bambu, misalnya, dinilai dapat membuka kembali peluang bagi pengrajin lokal.
Di sisi lain, penyediaan MCK menjadi bagian penting untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar memberikan kehidupan yang lebih sehat dan layak bagi penghuninya.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan rumah masyarakat di Jawa Barat diharapkan tidak hanya membuat bangunan terlihat lebih baik, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti