RADAR BOGOR - Pembayaran pajak masyarakat, ternyata menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pendidikan di Jawa Barat (Jabar).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menyebut, dana itu kembali digunakan untuk membantu siswa hingga mencegah anak putus sekolah.
KDM mengatakan, anggaran pendidikan yang bersumber dari penerimaan pajak warga Jawa Barat digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan siswa SMA dan SMK, baik sekolah negeri maupun swasta.
Baca Juga: Sentral Komputer Goes to Campus di Unpak Bogor, Kenalkan AI dan Teknologi untuk Generasi Muda
Menurutnya, hampir 1 juta siswa SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat mendapatkan jaminan pendidikan gratis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Pendidikan Gratis untuk Hampir 1 Juta Siswa
Dedi Mulyadi menjelaskan, pembiayaan pendidikan tersebut tidak hanya berasal dari satu sumber anggaran.
Selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, terdapat pula bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar juga menanggung sejumlah kebutuhan sekolah, mulai dari pembayaran listrik dan air hingga pembangunan ruang kelas, sekolah baru, serta berbagai fasilitas penunjang pendidikan.
"Untuk hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat, kami memberikan jaminan pendidikan gratis. Tidak ada pungutan Rp1 pun kepada mereka," kata Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya, Selasa 22 September 2026.
KDM menegaskan, apabila masih ditemukan pungutan terhadap siswa sekolah negeri yang masuk dalam program pendidikan gratis, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah.
"Apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya," ujarnya.
Puluhan Ribu Siswa Dapat Bantuan Perlengkapan Sekolah
Selain menggratiskan pendidikan di sekolah negeri, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dedi menyebut jumlah penerima bantuan tersebut mencapai hampir 38.000 siswa. Setiap anak mendapatkan bantuan kelengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta per tahun.
Baca Juga: The Papandayan Jazz Fest 2026 Bandung Hadirkan Mahalini hingga Ruth Sahanaya, Catat Tanggalnya
Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai lebih dari Rp70 miliar.
Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah agar kebutuhan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Siswa Sekolah Swasta Juga Mendapat Bantuan
Bantuan pendidikan juga diarahkan kepada siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta melalui program SSK.
Dedi menyebut hampir 32.000 siswa mengikuti program tersebut.
Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dengan besaran yang berbeda untuk jenjang SMA dan SMK.
Untuk siswa SMA, bantuan pembayaran SPP diberikan sebesar Rp150.000 per bulan.
Sementara siswa SMK memperoleh bantuan SPP sebesar Rp175.000 per bulan.
Selain bantuan SPP, pemerintah juga menyiapkan bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta.
"Untuk SMA per bulan diberi bantuan untuk bayar SPP Rp150.000, untuk SMK mendapat bantuan untuk SPP Rp175.000. Uang bangunannya diberi Rp1,5 juta," tutur Dedi Mulyadi.
Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun.
117 Ribu Siswa Terancam Putus Sekolah
Program bantuan pendidikan Jawa Barat juga menyasar siswa yang berada dalam kondisi rentan putus sekolah.
KDM mengungkapkan, terdapat lebih dari 117.000 siswa yang membutuhkan bantuan tambahan untuk mempertahankan pendidikan mereka.
Masing-masing siswa mendapat bantuan sebesar Rp600.000 untuk membantu pembayaran SPP.
Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari Rp70 miliar untuk program tersebut.
Baca Juga: Menelusuri Delicious Bakery Bogor, Toko Roti Legendaris dengan Resep Warisan Sejak 1939
KDM menekankan, seluruh rangkaian program pendidikan tersebut pada akhirnya dibiayai dari uang masyarakat yang membayar pajak.
"Ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan Gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak," kata Dedi Mulyadi.
Karena itu, ia menyebut program pendidikan gratis yang berjalan di Jawa Barat tidak terlepas dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
"Jadi, gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat," ujar KDM. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti