RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi blak-blakan soal persoalan yang paling sering dihadapi pemerintah daerah.
Jawabannya singkat, tetapi menggambarkan besarnya tekanan pemerintah ketika harus merespons kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Kalau ditanya apa sih problematika dari pembangunan daerah? Ya duit,” kata Dedi Mulyadi atau KDM dalam Sharing Session bersama sejumlah kepala daerah di acara Bappenas RI, Rabu, 30 September 2026.
Baca Juga: Jangan Gunakan Kartu KKS Bansos untuk Menabung, Ternyata Ini Alasannya
Pernyataan tersebut, disampaikan KDM ketika membahas dinamika pembangunan daerah dan berbagai kebutuhan masyarakat yang muncul dari waktu ke waktu.
Keluhan Warga Datang Hampir Setiap Hari
Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah daerah berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, kata dia, kebutuhan warga terus berubah dan tidak selalu bisa diprediksi.
Situasi tersebut menurutnya semakin terasa sejak ia membuka komunikasi secara langsung dengan publik melalui media sosial.
Setiap hari, berbagai persoalan warga masuk dan membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan biaya pelayanan kesehatan.
“Kenapa duit? Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Tingkat kebutuhan mereka dalam setiap hari mengalami perubahan,” ujar KDM.
Ada Biaya Rumah Sakit Sampai Rp50 Juta
Dedi kemudian menceritakan salah satu bentuk keluhan yang diterimanya.
Ia menyebut ada masyarakat yang harus menghadapi persoalan biaya ketika menjalani perawatan di rumah sakit.
Dalam contoh yang disampaikannya, terdapat pasien yang harus membayar hingga Rp50 juta karena biaya tertentu tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
“Urusan masuk rumah sakit, BPJS tidak cover. Di rumah sakit harus ditebus Rp50 juta,” kata KDM.
Baca Juga: KPM Baru Bansos PKH BPNT Oktober Capai 4,3 Juta, Cek Tahap Pencairannya
Besarnya biaya tersebut, menunjukkan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berhenti pada pembangunan infrastruktur.
Kebutuhan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, juga menjadi bagian dari persoalan yang harus direspons pemerintah daerah.
Saat Persalinan, Muncul Tagihan Rp12 Juta
Bukan hanya biaya pengobatan.
KDM juga menyinggung, persoalan yang dialami masyarakat ketika menjalani persalinan.
Ia menyontohkan warga yang harus menjalani operasi caesar dengan biaya sekitar Rp12 juta.
Menurut KDM, persoalan tersebut baru disampaikan kepada pemerintah ketika kebutuhan sudah mendesak.
“Ketika hamil enggak lapor gubernur. Giliran melahirkan lapor gubernur. Kemudian harus caesar, cesarnya Rp12 juta,” ucapnya.
Keluhan Serupa Datang dari Banyak Daerah
Dedi Mulyadi menuturkan, berbagai persoalan yang masuk tidak hanya berasal dari masyarakat secara langsung.
Keluhan juga datang dari pemerintahan di tingkat desa hingga kabupaten dan kota.
Menariknya, persoalan yang disampaikan dari berbagai wilayah tersebut menurut Dedi memiliki pola yang hampir sama.
Baca Juga: Direksi Perumda Tirta Kahuripan Bogor Berganti, Seleksi Bos Baru Segera Dibuka
“Kemudian keluhan dari desa, keluhan dari kabupaten kota dengan primer keluhan yang sama,” tuturnya.
Cerita tersebut menjadi gambaran tantangan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Di sisi lain, pemerintah harus bekerja dengan kemampuan anggaran yang terbatas.
Karena itu, bagi Dedi Mulyadi, persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan pembangunan daerah. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti