RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti cara pemerintah mengukur keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari hasil audit keuangan pemerintah.
Pernyataan itu, disampaikan Dedi Mulyadi atau KDM dalam Sharing Session bersama sejumlah kepala daerah pada agenda Bappenas RI, Rabu (30/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, KDM mengungkapkan pandangannya mengenai peran seorang gubernur.
Baca Juga: Hunian Mewah Lapas Cibinong Bogor Disorot, LBHM Desak Dugaan Pungli dan Jual-Beli Fasilitas Diusut
Menurut dia, seorang kepala daerah bisa saja memilih posisi yang relatif nyaman dengan hanya menjalankan fungsi administratif.
Dalam kondisi itu, sebagian besar pekerjaan pembangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota hingga desa.
Gubernur kemudian hadir untuk memberikan arahan, menghadiri kegiatan, lalu kembali menjalankan rutinitas pemerintahan.
Namun, Dedi Mulyadi menilai pola kepemimpinan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip yang selama ini dipegangnya.
"Pemimpin tuh kudu Hade congcot, Hade bacot, Hade gogog, Hade tagog," tegas KDM.
Dedi Mulaydi Soroti Ukuran Keberhasilan Pembangunan
KDM menjelaskan, prinsip tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu hadir, memberikan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memiliki keberanian untuk memberikan arahan.
Karena itu, ia menilai pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Dedi, predikat WTP memang menunjukkan aspek tertentu dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Namun, capaian tersebut belum otomatis menggambarkan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Agenda Besar KNPI Parungpanjang Bogor Dorong Pemuda Siap Memimpin
"WTP tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang tidak bisa sekolah," ujar Dedi.
Hal serupa, kata dia, terjadi ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan tetapi tidak mampu membayar biaya pengobatan.
Predikat WTP juga tidak akan dirasakan manfaatnya oleh warga yang masih harus melewati jalan rusak atau jembatan yang putus.
Audit Pembangunan Dinilai Perlu Melihat Dampak
KDM mengatakan, dirinya telah menyampaikan pandangan tersebut kepada BPK.
Ia mendorong agar penilaian terhadap perjalanan pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan keuangan.
Menurutnya, evaluasi pembangunan perlu mulai melihat outcome dan manfaat (benefit) yang muncul setelah anggaran digunakan.
"Audit terhadap perjalanan pembangunan harus mulai menuju kepada outcome benefit-nya," kata Dedi Mulyadi.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting karena masyarakat pada akhirnya merasakan dampak dari hasil pembangunan, bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
KDM Sebut 3 Hal untuk Mengukur Pembangunan
Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan, keberhasilan pembangunan suatu wilayah setidaknya dapat dilihat melalui tiga aspek.
Pertama, berapa besar input atau anggaran yang digunakan pemerintah.
Kedua, apa saja output atau produk pembangunan yang berhasil dihasilkan.
Baca Juga: Mahasiswa IPB dan Filipina Kolaborasi Rancang Lanskap Berbasis Konservasi Karbon di Bogor
Ketiga, yang tidak kalah penting adalah outcome dan benefit, yakni dampak serta manfaat pembangunan yang benar-benar diterima masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggaran terserap atau seberapa baik laporan keuangan pemerintah disusun.
Lebih jauh, sambung KDM, ukuran keberhasilan pembangunan harus dikaitkan dengan perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kebutuhan dasar lainnya. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti