RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap cara pemerintah daerah mendorong birokrasi agar tidak terjebak dalam pola kerja yang sekadar mengejar keamanan administrasi.
Hal itu, disampaikan Dedi Mulyadi atau KDM dalam Sharing Session bersama sejumlah kepala daerah dalam acara Bappenas RI, Rabu, 30 September 2026.
Dalam forum tersebut, KDM menilai seorang birokrat bisa saja memilih langkah yang relatif aman dengan memperbanyak sosialisasi, pertemuan, hingga forum diskusi.
Baca Juga: Nila Giri Puncak Bogor Resmi Dibuka, Kuliner Nusantara Bertemu Jejak Villa Soekarno
Cara seperti itu, menurutnya, lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif.
Namun, kondisi berbeda akan muncul ketika pemerintah benar-benar menjalankan pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau hanya ingin mengambil aman bagi seorang birokrat di provinsi, perbanyak sosialisasi, perbanyak pertemuan-pertemuan FGD. Mudah SPJ-nya, mudah diaudit, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada yang melaporkan ke APH,” ujar Dedi Mulyadi.
Pembangunan Nyata Punya Tantangan Lebih Besar
KDM mengatakan, pembangunan seperti jalan, bendungan, rumah sakit, hingga sekolah justru berpotensi menghadirkan lebih banyak sorotan dan laporan dari masyarakat.
Ketidakpuasan publik maupun persoalan yang muncul selama proses pembangunan, kata dia, menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi birokrat.
“Tapi kalau bikin jalan, bikin bendungan, bikin rumah sakit, bikin sekolah, maka akan berbondong-bondong pelaporan dalam setiap waktu ketidakpuasan publik, termasuk ketidaknyamanan birokrat yang melaksanakannya,” katanya.
Menurut Dedi Mulyadi, birokrat seharusnya tidak hanya berorientasi pada kenyamanan dalam menjalankan tugas. Mereka memiliki mandat untuk mendorong perubahan dan mewujudkan tujuan pembangunan.
“Birokrat itu ditugaskan untuk membawa amanat, melakukan perubahan, mewujudkan cita-cita besar bangsa,” ucapnya.
Target APBD Sengaja Dipasang Lebih Tinggi
Dedi kemudian menjelaskan pendekatan yang digunakannya dalam menyusun target pembangunan di Jawa Barat.
Ia menyontohkan, penyusunan APBD.
Menurut KDM, apabila potensi pendapatan daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat berada di angka Rp27,5 triliun, biasanya target yang dipasang juga berada di angka tersebut.
Baca Juga: Resep Bakpao Ayam Jamur Empuk dan Kenyal, Isiannya Juicy dan Gurih
Dengan target yang sama persis dengan perkiraan pendapatan, capaian pemerintah berpotensi terlihat sempurna karena seluruh target dapat terpenuhi.
“Kalau pasangnya Rp27,5 triliun yang dipasang, maka angkanya akan 100 persen semuanya. Pendapatan tercapai, dana transfer tercapai, dipuji, administrasinya baik,” kata Dedi.
Namun, pola tersebut tidak diterapkannya.
KDM mengaku, justru memasang target yang lebih tinggi untuk mendorong aparatur bekerja lebih keras dan mencari terobosan.
“Saya masangnya tidak begitu. Saya selalu masangnya adalah 31. Kenapa? Agar angka-angka yang dicapai oleh birokrat tidak ada yang tercapai 100 persen,” ujarnya.
Menurut dia, target yang tidak mudah dicapai dapat mendorong birokrat untuk berpikir lebih kreatif dan melakukan inovasi, terutama ketika daerah menghadapi keterbatasan sumber daya.
“Kalau tidak tercapai 100 persen, maka orang kerja keras berpikir. Karena apa? Karena sebuah wilayah dengan keterbatasan justru memicu untuk inovasi,” tutur Dedi Mulyadi.
Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
KDM mengatakan, selain mendorong inovasi birokrasi, target pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Di sektor pendidikan, misalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekolah, ruang kelas, hingga tenaga pendidik terus bertambah sesuai kebutuhan.
Sementara pada sektor infrastruktur, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada keberadaan jalan.
Kualitas dan kelengkapan fasilitas pendukung juga harus menjadi perhatian.
“Jalan harus semakin lebar, semakin kokoh, semakin panjang. Drainasenya harus dibangun, PJU-nya harus dipasang, kemudian CCTV-nya harus terkoneksi,” jelasnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya pembangunan trotoar yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas bagi pejalan kaki, tetapi sekaligus mendukung penataan kawasan.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi keindahan daerah yang perlu ditata dan dimanfaatkan dengan baik.
“Trotoarnya harus mulai mengarah pada estetika. Karena Jawa Barat daerah indah, maka keindahannya harus dieksploitasi secara baik,” katanya.
Kesejahteraan Masyarakat Tak Kalah Penting
Selain pendidikan dan infrastruktur, KDM menempatkan layanan kesejahteraan publik sebagai bagian penting dari target pembangunan.
Ia menyinggung, kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi, fasilitas MCK, akses air bersih, hingga hunian yang layak.
Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bagaimana rakyat mendapat sanitasi, kebutuhan MCK, bagaimana mendapat air bersih, bagaimana mendapat rumah yang layak,” ujar KDM.
Ia menegaskan, berbagai target tersebut dibuat untuk mendorong pemerintah daerah bekerja lebih jauh dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
“Kenapa? Karena kita ingin meningkatkan derajat orang,” pungkasnya. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti