RADAR BOGOR- Persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Japek (Jakarta-Cikampek) kembali menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam sebuah pertemuan dengan warga di karawang yang diunggah di channel yotube Kang Dedi Mulyadi Channel, muncul keluhan terkait harga tanah yang dinilai belum sesuai harapan masyarakat terdampak.
Seorang warga terdampak Tol Japek menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Dedi Mulyadi.
Ia meminta agar persoalan pembebasan lahan tersebut mendapat perhatian karena sudah beberapa kali menghubungi pihak terkait, tetapi belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.
Warga tersebut menyebut masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum menerima pembayaran.
Dalam percakapan itu, disebutkan terdapat sekitar 15 bidang tanah yang masih menjadi persoalan, termasuk tiga keluarga yang rumahnya belum mendapatkan penggantian.
Baca Juga: Daihatsu Hi-Max, Pikap Mungil Ala Kei Car yang Kini Jadi Mobil Hobi
Warga Keluhkan Harga Pembebasan Tanah
Dalam dialog tersebut, warga meminta agar harga pembebasan tanah dapat dinaikkan.
Namun, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan pembebasan lahan untuk jalan tol bukan sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur.
Menurut Dedi Mulyadi, pihak yang menangani pembebasan lahan jalan tol memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri.
Jika terdapat perbedaan mengenai nilai tanah, persoalan tersebut dapat berlanjut melalui mekanisme pengadilan.
Dedi Mulyadi juga meminta warga untuk tetap tenang dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa jika harga dinaikkan untuk satu warga, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi persoalan bagi warga lainnya yang terdampak pembebasan lahan.
Tiga Rumah Warga Belum Diganti
Dalam pertemuan tersebut, terungkap masih ada tiga rumah warga yang belum mendapatkan penggantian. Bahkan, disebutkan terdapat warga yang sementara harus tinggal di sekolah.
Kondisi tersebut membuat Dedi Mulyadi kemudian menawarkan solusi berupa bantuan rumah dari pemerintah provinsi.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa persoalan rumah dapat dibantu oleh pemerintah provinsi, sementara urusan pembayaran tanah tetap mengikuti mekanisme pembebasan lahan yang berlaku.
“Kalau rumahnya saya kasih bantuan, berapa?” ujar Dedi Mulyadi dalam percakapan tersebut.
Baca Juga: Banting Tulang Demi Kuliah Anak, Perjuangan Orang Tua Ini Bikin Dedi Mulyadi Tergerak
Dedi Mulyadi Siapkan Bantuan untuk Tiga Rumah
Setelah berdiskusi dengan warga, Dedi Mulyadi akhirnya menyatakan akan membantu penyediaan rumah untuk tiga keluarga yang terdampak.
Ia meminta warga menyiapkan KTP dan membuat rekening di Bank BJB agar proses bantuan dapat dilakukan.
“Udah minta KTP-nya. Tiga rumah KTP minta KTP-nya, bikinin nomor rekening di BJB,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi kemudian meminta agar proses administrasi segera dilakukan sehingga bantuan dapat segera disalurkan.
Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan suasana lebih tenang setelah solusi untuk tiga keluarga mulai disiapkan.
Warga yang sebelumnya menyampaikan keluhan pun tampak lega setelah mendapat kepastian mengenai bantuan rumah.
Dedi Mulyadi Pilih Cari Solusi
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan pembebasan lahan memiliki mekanisme tersendiri.
Namun, ketika terdapat warga yang membutuhkan tempat tinggal, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah bantuan agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Baca Juga: Bingung Pilih Makanan Saat Kulineran di Suryakencana Bogor? Datang ke Foodcourt Ini
Kisah tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembebasan lahan, tetapi juga menyangkut kehidupan warga yang terdampak langsung.
Bagi warga, kepastian mengenai tanah dan tempat tinggal menjadi hal penting. Sementara bagi pemerintah, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Fauzan Kaifah/MG)
Editor : Yosep Awaludin