RADAR BOGOR - Program makan bergizi gratis terus dimatangkan.
Selasa (23/7), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memimpin langsung uji coba implementasinya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam uji coba yang digelar di SD Sentul 02 dan 03 itu, makanan yang disediakan memiliki anggaran Rp14.900 tiap porsinya.
Gibran mengatakan, besaran anggaran per porsi kemungkinan tidak jauh dari range tersebut.
Hal itu, sekaligus mengklarifikasi isu yang digulirkan seorang ekonom yang menyebut jatah anggaran dipangkat menjadi Rp7.500.
Dia memastikan, demi visi melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, negara tidak boleh terlalu ngirit.
"Kita tak boleh pelit-pelit," ujarnya usai memantau uji coba.
Dengan anggaran 14.900 per porsi pada uji coba kemarin, Gibran mengklaim asupan yang didapat cukup ideal.
Setiap siswa mendapat jatah nasi dengan lauk ayam dan sayur. Kemudian ada juga menu tambahan berupa buah pisang dan susu.
Dalam implementasi, mungkin saja besaran anggaran per daerah akan berbeda-beda. Sebab tiap daerah punya standar harga barang, biaya distribusi, hingga makanan khas yang beragam.
"Menunya (bisa) beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp 7.500," tegasnya.
Dia menegaskan, dalam pemenuhan nilai gizi, tidak bisa dilakukan dengan perspektif hemat. Karena ada asupan yang harus dipenuhi kadarnya.
Mantan Walikota Solo itu menambahkan, untuk menetapkan besaran angka yang pas, pihaknya akan terus melakukan uji coba hingga Oktober mendatang.
Lokasinya pun bakal disebar di banyak kota. Harapannya, tim bisa mendapat masukan yang komprehensif.
Selama uji coba, Gibran memastikan murid, guru, orang tua hingga ahli gizi dipersilahkan untuk memberikan masukan bahkan kritik.
"Kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up," jelasnya.
Dalam uji coba, lanjut dia, yang dicoba bukan hanya menu.
Melainkan juga mencakup banyak hal. Seperti skema pengadaan barang hingga skema pelibatan pihak ketiga.
Baik usaha mikro, warteg, industri katering berskala kecil, bahkan usaha orang tua murid.
"Memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong-royong menyajikan makan siang ini," jelasnya.
Berbagai input yang disampaikan selama masa uji coba tiga bulan ke depan, akan dievalusi sekaligus menjadi masukan sebelum kebijakan digulirkan.
Soal waktu penggulirannya, juga masih dikalkulasi
Dalam kesempatan itu, dia juga membeberkan, pelaksanaan program makan bergizi rencananya akan dikelola oleh lembaga atau kementerian tertentu.
"Sekali lagi siapa yang mengurus, siapa yang bertugas untuk mengawasi, siapa yang bertugas untuk distribusi, logistik, nanti akan segera kita tentukan," kata dia.
Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi menambahkan, satu-satunya poin yang sudah dipastikan dari persiapan program makan bergizi adalah besaran alokasinya.
Yakni Rp 71 triliun di APBN 2025.
Adapun teknis lainnya, masih dikaji. Saat ini, lanjut dia, tim pakar sedang melakukan uji coba pilot project dan riset.
Dari kajian basis ilmiah itu, nantinya keputusan akan diambil.
"Jadi pasti belum ada kesimpulan lain, termasuk kesimpulan soal harga," imbuhnya.
Yang jelas, dalam implementasi program ini, ada dua poin yang ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dipastikan.
Pertama, harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Sementara yang kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.
Dua poin tersebut yang tengah disimulasi dengan ketersediaan anggaran.
"Soal harga (per porsi). menurut saya itu masih jauh, karena prosesnya masih sedang berlangsung," tegasnya.
Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso SpA kemarin menyampaikan masukannya.
Dia mengingatkan wacana anggaran Rp 7500 tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak.
Misalnya jika harga itu hanya diberikan telur, maka akan dapat tiga biji.
Untuk itu perlu memikirkan aspek nutrisi, kalori, dan protein dalam setiap penganggaran makan.
“(tiga butir telur, Red) untuk tambahan protein okelah,” katanya.
Idealnya makanan sehat untuk anak memenuhi makro nutrisi lengkap.
Menurut Piprim makanan sehat harus mampu memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, dan serat.
“Bisa disiasati asal (anggaran) yang sampai ke anak benar Rp 7500,” ujarnya.
Selain itu Piprim mengingatkan bahwa ada banyak sumber protein. Indonesia menurutnya cukup kaya.
Sehingga dapat memanfaatkan protein lokal.
Dia mencontohkan sate telur puyuh atau sate hati ayam.
“Masih bisa murah meriah asal kandungan gizinya diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, dia mengingatkan soal vaksinasi. Salah satunya adalah vaksin polio.
Menurutnya vaksin ini penting.
“Ketika cakupan imunisasi tinggi maka penyakit dapat ditanggulangi. Kalau cakupan turun sampai 60 persen saja, muncul KLB (kejadian luar biasa),” tuturnya.
Untuk itu dia minta agar orang tua sadar manfaat vaksinasi.
Vaksin polio gratis. Begitu juga dengan jenis vaksin lengkap lain.
“Vaksin ini murah. Kalau sudah lumpuh karena polio ini tidak ada harganya,” ujar Piprim.
Untuk itu dia menyarankan agar vaksinasi digalakan.
Sementara itu, Direktur Riset Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto menuturkan, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan berpotensi memotong sejumlah program penting pemerintah lainnya.
Dia menilai, meski relatif lebih kecil dibanding janji kampanye Prabowo-Gibran, pagu anggaran MBG 2025 yang sudah dipatok sebesar Rp71 triliun masih sangat besar.
’’Kenapa ini (program MBG) perlu dapat perhatian? Karena butuh biaya yang besar. Berubah terus idenya, yang terakhir diputuskan anggaran untuk program MBG di tahun pertama sebesar Rp 71 triliun, tapi tetap saja besar meskipun tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal masa kampanye dulu. Tetap saja Rp 71 triliun itu besar,’’ ujarnya.
Akbar menyebut, ketika pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun, maka otomatis akan ada pos lain yang dikurangi.
Dia menyebut, untuk mendapatkan Rp71 triliun itu, pemerintah bisa saja memangkas anggaran subsidi energi.
Dia mengasumsikan anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5 persen.
Sektor-sektor itu di antaranya yakni anggaran subsidi energi, perlinsos, kesehatan, dan pendidikan.
Rinciannya, pemotongan anggaran 5 persen dari subsidi energi akan menyumbang Rp 9,45 triliun (anggaran utuh Rp 179,64 triliun); dan pemotongan perlinsos akan menyumbang Rp 24,84 triliun (anggaran utuh Rp 471,96 triliun).
Kemudian, pemotongan anggaran kesehatan akan menyumbang Rp 9,37 triliun (anggaran utuh Rp 178,12 triliun); serta pemotongan anggaran pendidikan akan menyumbang Rp 33,25 triliun (anggaran utuh Rp 631,75 triliun).
’’Jika asumsi masing-masing dipotong 5 persen, pemerintah hanya akan mendapatkan sekitar 76,92 triliun dan itu sudah mencukupi untuk penerapan program MBG tahun pertama,’’ jelas Akbar.
Terpisah, sejumlah lembaga memperingati Hari Anak Nasional, termasuk Angkatan Laut.
Selasa (23/7), mereka mengajak ratusan anak untuk memeriksa kondisi kesehatan mulut dan gigi di Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) R. E. Martadinata, Jakarta Pusat.
Kepala Ladokgi Laksamana Pertama TNI Wawan Suridwan dan Ketua Umum Jalasenastri Fera Muhammad Ali turut hadir dalam acara tersebut.
”Ini merupakan momen penting untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa anak-anak adalah kunci terpenting bagaimana masa depan bangsa ini terbentuk.,” kata Wawan.
Karena itu, anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus harus didorong agar tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.
Di tempat yang sama, Fera Muhammad Ali menyampaikan bahwa kegiatan bersama Ladokgi merupakan bentuk kepedulian TNI AL kepada anak-anak Indonesia.
”Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian kami kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut dan masyarakat serta untuk menggali potensi dan kreativitas anak-anak dalam bidang keterampilan,” terang dia.
Dalam kegiatan tersebut, Fera mengungkapkan, ada pemberian varnish gigi kepada anak-anak prajurit TNI AL.
Selain itu turut dilaksanakan program makan bergizi kepada 225 anak dalam rangka mendukung program bebas stunting.
Makanan bergizi tersebut didukung oleh dapur lapangan milik Korps Marinir.
”Ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari unsur pimpinan kepada keluarga besar TNI AL dan masyarakat serta untuk menggali potensi dan kreativitas anak-anak dalam bidang keterampilan,” tambah KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.
Di bagian lain Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti sistem perlindungan hak pendidikan bagi anak.
Sorotan itu bagian dari refleksi Hari Anak Nasional.
Koordinator Nasional (Kornas) JPPI Ubaid Matraji mengatakan sistem perlindungan hak pendidikan bagi anak masih lemah.
Dia mengatakan banyak anak-anak yang hilang keceriaannya akibat permasalahansistem PPDB berbasis zonasi.
Dia mengatakan sampai sekarang, sistem PPDB belum berkeadilan bagi semua.
Selain itu, prosesnyadiwarnai dengan banyak laporan kecurangan.
Persoalan PPDB itu membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.
"Di negeri ini, sekolah saja masih menjadi barang mewah. Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali," kata Ubaid.
Menurut dia akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak adil.
Sehingga memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak sekali ragamnya.
Ubaid mengatakan jika disederhanakan, ada sepuluh jenis kecurangan terbanyak dalam PPDB.
Dia lantas menguraikan, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi kartu keluarga (10 persen).
"Cuci rapor dan pemalsusan sertifikat ini, modus lama yang tambah marak di tahun ini," katanya.
Kasus tersebut khusus terjadi di PPDB jalur prestasi. Sedangkan Manipulasi kartu keluarga, hanya terjadi di jalur zonasi.
Sementara kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan juga permainan kuota bangku, ini bisa terjadi di semua jalur. Yaitu jalur prestasi, zonasi, dan afirmasi.
Ubaid mengatakan berbagai kecurangan itu melukai harapan anak-anak untuk bisa lanjut bersekolah.
Anak-anak yang tidak lolos PPDB di sekolah negeri, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas.
Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah.
"Anak-anak yang tidak sekolah akibat gagal PPDB ini ada dua model," tuturnya.
Yaitu anak yang tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi, atau disebut lulus tidak melanjutkan.
Misalnya mereka lulus SD, tapi kemudian tidak lanjut ke jenjang SMP.
Data tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan jumlahnya mencapai 1.267.630 anak.
Lalu yang kedua, adalah anak-anak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian putus sekolah tidak sampai lulus (drop out).
Mereka ini jumlahnya mencapai 1.153.668 anak. Data tersebut mengacu pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud. (far/lyn/dee/syn/wan)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim