RADAR BOGOR - Perumahan mewah Telaga Kahuripan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor digerudug massa, Kamis (19/12/2024).
Ratusan masa yang datang ke depan perumahan mewah Telaga Kahuripan tersebut merupakan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bela Masyarakat Sipil Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang perumahan mewah Telaga Kahuripan Bogor.
Aksi unjuk rasa ini berawal dari konflik agraria yang antara masyarakat desa Iwul Kecamatan Parung dan PT Kuripan Raya.
"Ini merupakan aksi lanjutan, terdiri dari forum Mahasiswa, LBH dan advokat, kelompok tani dan sejumlah elemen masyarakat," kata korlap, Jarkasih kepada Radar Bogor Kamis (19/12/2024).
Dalam aksi kali ini, kata dia tuntutannya ssm. Menuntut hak dasar masyarakat.
"Tuntutan kami sama," tuturnya.
Selain itu, kata dia aksi unjuk rasa ini juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Bogor. Khusunya komisi I DPRD Kabupaten Bogor.
"Ini dilakukan karena setelah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor antara warga dan PT Kuripan Raya terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, namun tidak membuahkan hasil," paparnya.
Sering Terendam Banjir
Aksi demo warga ke perumahan mewah Telaga Kahuripan tidak terlepas dari banjir yang kini sering melanda Desa Waru. Kata Jarkasih, setiap hujan, banjir kini sering menerjang kampung yang ada di Desa Waru.
"Pada musim hujan kali ini, sering terjadi banjir karena ada alih fungsi lahan. Kejadian banjir ini pada hilir. Ada air dari tanah proyek perumahan ini ke desa waru," tuturnya.
Masa pun, kata dia meminta untuk Pemerintah Kabupaten mengevaluasi ulang Izin. Baik izin Amdal, juga cut and fill.
"Kami minta pemerintah turun langsung, melihat secara objektif konflik ini, saya minta untuk mengevaluasi izin," tuturnya.
Tanggapan Pengembang
PT Kuripan Raya, melalui GM Telaga Kahuripan, Marlin Purba menuding aksi demonstrasi ratusan masyarakat Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, di Gerbang PT Kuripan tak memiliki landasan.
Kata dia, apa yang disampaikan oleh para demonstran itu merupakan informasi yang tak berlandaskan atau hoaks.
"Kalau warga bicara soal perizinan, tentu kami di dalam berusaha telah melengkapi semua perizinan. Kami taat aturan hukum dan taat membayar pajak," tuturnya.
Ia menilai, informasi yang disampaikan pendemo itu hoaks, tidak beralasan dan tidak relevan.
"Kalau bicara perizinan, silahkan aspirasi itu disampaikan ke pemerintah, DPRD atau ke BPN. Kalau melakukan aksi demo disini, itu salah tempat," tukasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga