RADAR BOGOR - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana pengadaan bus BTS rute Cibinong - Puncak sebelum dioperasikan terlebih terkait dampak bagi para sopir angkutan umum atau angkot.
Sebelumnya, bus batal beroperasi pada Februari 2025 mendatang. Hingga saat ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemkab Bogor masih melakukan kajian terkait penataan angkutan umum di Kabupaten Bogor.
Asep, salah seorang sopir angkot jurusan Bogor - Cisarua mengungkapkan keluhan terkait kekhawatiran dampak beroperasinya Bus BTS rute Cibinong-Puncak.
Menurutnya, kehadiran bus tersebut dapat mengancam pendapatan para sopir angkutan umum.
"Selama ini trayek angkutan umum di Kabupaten Bogor, khususnya di jalur Puncak, sudah banyak. Jika ditambah dengan bus dengan tarif murah seperti ini, pendapatan kami pasti terancam," keluhnya Kamis (23/1/2025).
Selain itu, dia juga menyinggung masalah kemacetan yang menjadi masalah lama di jalur Puncak. Dia melihat, solusi yang dibutuhkan adalah pelebaran jalan, bukan penambahan moda transportasi massal baru.
"Adanya bus itu hanya akan menambah kemacetan di jalur Puncak dan menjadi masalah baru. Kami para sopir juga tidak akan menyambut baik adanya Bus Cibinong - Puncak," tegas Asep.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menyatakan bahwa rencana pengadaan bus tersebut masih dalam proses kajian dan menunggu keputusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Bus itu bantuan dari pemerintah pusat. Kami belum tahu kapan bus akan beroperasi di wilayah Puncak seperti Ciawi, Megamendung, dan Cisarua," ujarnya di Megamendung, Kamis (23/1/2025).
Seharusnya, kata dia, Kabupaten Bogor menerima bantuan sebanyak 20 unit bus dari BPTJ. Namun, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kapan wacana tersebut terealisasi.(cok)
Editor : Eka Rahmawati