RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengadakan diskusi mengenai kerangka acuan pengelolaan dana Jawa Barat termasuk perumusan dasar-dasar bantuan dana desa.
Dedi menuturkan, bantuan dana desa harus ada standarisasi berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Ia mencontohkan, jumlah penduduk desa antara 1.000 sampai 2.500 mendapat bantuan Rp100 juta.
Sedangkan 2.500 sampai 5.000 dapat dana desa Rp125 juta. Tidak boleh flat. Sehingga ada gradasi dan tidak boleh sama antara satu desa dan desa lainya.
Hal ini menuai pro dan kontra dikalangan kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Ada yang setuju, ada pula yang meminta mengkaji ulang perihal wacana tersebut.
Kades Sukamantri, Hendi Haerudin misalnya. Kades di Kaki Gunung Salak itu setuju dengan wacana Gubernur Terpilih Jawa Barat tersebut perihal bantuan dana desa harus sesuai dengan jumlah penduduk.
"Ini bagus, kalau disesuaikan dengan jumlah penduduk, jadi kami bisa memaksimalkan kebutuhan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan dan pembanguan infrastuktur penduduk," katanya kepada Radar Bogor Senin (3/2/2025).
Ia mengatakan, di Desa Sukamantri sendiri saat ini jumlah penduduknya sudah mencapai 18 ribu jiwa. Jumlah itu tentunya akan terus meningkat.
Sehingga kebutuhan anggaran tentunya berbeda dengan desa yang jumlah penduduknya lebih sedikit.
"Jumlah penduduk ini 18 ribu jiwa, masa harus sama dengan yang jumlah penduduknya 10 ribu jiwa. Jadi saya setuju dengan wacana tersebut," tuturnya.
Senada dikatakan oleh Kades Sukamahi, Budi Mamat. Ia mengaku mengikuti kebijakan apapun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat selama itu didukung oleh kades yang lain." Kalau saya ikut mayoritas saja," kata kades yang memiliki jumlah penduduk 9.800 jiwa itu.
Sebelumnya, Kades Kiara Pandak, Tedi Sofyan meminta untuk mengajak kembali menelaah wacana tersebut. Terlebih di desa yang ada di pelosok seperti di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Sehingga besaran dana desa tidak hanya mengacu pada satu aspek saja. Dilihat dari beberapa aspek atau kriteria berdasarkan kebutuhan desa.
"Seperti Desa kami ini berada di Kecamatan Sukajaya, banyak infrastruktur yang belum selesai. Bahkan sudah 5 tahun belum selesai pasca bencana tahun 2020 jadi harusnya besaran dana desa tidak berdasarkan satu aspek saja," katanya kepada Radar Bogor Senin (3/2/2025).
Ia memaparkan, untuk jumlah penduduk di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, saat ini ada 7.447 jiwa.
Desa Kiarapandak memiliki jarak skitar 80 kilometer menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. "Jadi saya rasa harus melihat beberapa aspek. Bukan hanya dari Jumah penduduk," tukasnya.(all)
Editor : Yosep Awaludin