RADAR BOGOR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 di Hotel Royal Safari Garden, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Membahas soal efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Soal efisiensi anggaran dalam kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto, tentu berdampak cukup signifikan bagi PHRI di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Salah satu dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu, ditakutkan PHRI dalam Munas di Kabupaten Bogor selama 2 hari tersebut, adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu disampaikan Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor Junu Djunaedi.
"Kami tidak ingin kebijakan ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel dan restoran di Indonesia, yang juga akan berimbas pada pedagang serta UMKM. Oleh karena itu, kami berupaya mengantisipasi dampak pemotongan anggaran ini," keluhnya.
Untuk itu, Juju meminta agar Ketua BPP PHRI terpilih nantinya harus memperjuangkan isu ini dan meminta audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kebijakan tersebut.
"Tantangan besar harus dihadapi, dan kami berharap persoalan pemotongan anggaran ini dapat diselesaikan," tandasnya.
Diketahui, Munas kali ini dihadiri oleh 34 BPD PHRI se-Indonesia, serta beberapa ketua BPC kota dan kabupaten.
Sementara agenda utama Munas PHRI ke-18 adalah pemilihan Ketua BPP PHRI periode 2025-2030.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga