RADAR BOGOR - Bobocabin Gunung Mas Puncak Bogor menjadi salah satu lokasi yang disegel Tim Gakkum Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Penginapan Glamour Camping (Glamping) Bobocabin Gunung Mas Puncak Bogor disegel lantaran belum mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH, Rizal Irawan menerangkan, bahwa Bobocabin Gunung Mas Puncak Bogor merupakan satu dari 33 perusahaan yang menyewa lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2.
"Bobocabin ini tidak punya PBG, nanti kita terbitkan sanksi administratif. Apakah nanti harus dipulihkan atau bagaimana, kami menunggu ahli untuk mendalami," ungkapnya saat penyegelan Bobocabin Gunung Mas Puncak, Cisarua, Kamis (13/3).
Seharusnya, kata dia, PTPN sebagai BUMN yang mengelola lahan perkebunan milik negara harus menggunakan lahannya untuk kepentingan perkebunan. Bukan malah disewakan untuk kepentingan pembangunan.
Terlebih, sejak 2022 lalu PTPN I Regional 2 telah diperingatkan Bappedlitbang Kabupaten Bogor untuk tidak lagi melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) lahan.
"Kenapa? Karena PTPN ini sudah melebihi ambang batas KZT (koefisien zona terbangun), dan KWT (koefisien wilayah terbangun), tapi ternyata sepertinya diabaikan oleh PTPN ini," beber Rizal.
Setelah disegel, masih Deputi Penegakan Hukum Lingkungan, Bobocabin diminta untuk menghentikan sementara operasional sambil menunggu hasil pendalaman tim ahli untuk menentukan sanksi sesuai undang - undang.
"Tentu setiap area berbeda, apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana, prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran," tukasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga