RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan Ketua Kelompok Kerja Unit Usaha (KKSU) jalur Cisarua 02A, Nandar.
Ditanya Dedi soal perintah untuk mengumpulkan uang, Nandar menyebutkan, diminta untuk menarik uang koordinasi atas perintah sekretaris organda.
"Yang nyuruh koordinasi siapa? oknum siapa?" ujar Dedi.
"Bapak Hariadi, sekretaris DPC organda," ungkap Nandar.
Mendengar pengakuan Ketua KKSU jalur Cisarua tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan, Nandar mengakui meminta dan mengembalikan uang yang didapat dari supir angkot Puncak Bogor.
"Dari seluruh rangkaian ini, bapak mengakui bapak meminta di jalur bapak, bapak mengakui bapak menerima. Setelah itu, bapak mengakui, uang yang diterima dikembalikan kembali dan tidak ada apparat dishub yang terlibat.
"Dan itu murni, inisiatif Bapak, karena diminta sekretaris organda. Bener engga kalimat saya?" tanya Dedi Mulyadi.
"Leres (benar)," jawab Nandar.
Dedi menuturkan, uang hasil pemotongan dana kompensasi supir merupakan inisiatif organda.
"Artinya bahwa, ini adalah inisiatif di internal organda, ya kan? Uangnya pun hanya beredar di sekretaris organda dan KKSU, gitu lo pak. Bener kan gitu Pak. Bapak yakin itu engga? ucap Dedi.
"Yakin," sebut Nandar.
Dedi Mulyadi sempat menanyakan jatah yang diberikan kepada ketua organda.
"Ketua ada jatahnya engga? Organda," katanya.
"Di situ engga ngeliat, hanya sekretaris dan kepala satgas organda," tutur Nandar.
Dedi juga menanyakan keterlibatan anggota Dishub kabupaten dan provinsi dalam masalah tersebut.
"Artinya ketua tidak terlibat, kemudian bapak dapat jatah dari Pak sekjen. Pertanyaan saya, ada engga anggota dishub terlibat, baik kabupaten maupun provinsi?" tanyanya.
"Kalau pendapat saya, Alhamdulillah, yang Namanya Dishub di kabupaten engga ada sama sekali. Soalnya Waktu di sana, Waktu di lokasi, saya engga lihat Dishub Kabupaten," jawab Nandar.
Sebagai informasi, Lembaga Baznas dan Bank Jabar Perduli memberikan bantuan kepada supir angkot Puncak Bogor berupa dana kompensasi senilai Rp1,5 juta.
Namun, uang tunai yang diperoleh para supir angkot dikabarkan dipotong Rp200 ribu.
Pemerintah provinsi Jawa Barat masih mengulik masalah ini, hingga menemukan titik terang, agar kejadian serupa tidak terulang.
Editor : Siti Dewi Yanti