RADAR BOGOR - Polemik di kawasan wisata Gunung Salak Endah (GSE), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di Pamijahan, Kabupaten Bogor, kembali memanas.
Hal itu setelah para pengurus Proyek Pertanian Veteran Lokapurna meminta gerbang utama Lokapurna pintu masuk kawasan wisata GSE dibongkar.
Permasalahan ditengarai kebijakan Balai TNGHS yang menerapkan kenaikan harga tiket masuk kawasan GSE sehingga berdampak pada sepinya tingkat kunjungan.
Ketua Harian Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI, Lokapurna Gunung Picung, Daden Amir Hamzah pun meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan atas persoalan tersebut.
"Saya menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, ini adalah gerbang peninggalan Pemda Kabupaten Bogor, yang dimanfaatkan oleh taman nasional, dan saya minta kepada bapak Gubernur Jawa Barat untuk membongkar semua ini," ungkapnya.
Menurutnya, meski merupakan aset Pemkab Bogor, namun dia meminta agar gerbang tersebut dibongkar agar tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGHS.
Sementara sejarah kawasan GSE sendiri, lanjut Daden, dibangun oleh para pejuang kemerdekaan melalui program yang disebut Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI, Lokapurna Gunung Picung.
"Dan segala kebijakan taman nasional yang ada di Lokapurna, yang dibangun oleh para veteran, pejuang kemerdakaan Republik Indonesia tahun 1967, semua kebijakan-kebijakan taman nasional agar dicabut dari Lokapurna ini," tegas Daden.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa membenarkan bahwa gerbang tersebut dibangun oleh Pemkab Bogor.
Kemudian seiring waktu dimanfaatkan oleh sebuah koperasi dengan menerapkan tiket masuk bagi wisatawan yang menuju ke kawasan GSE.
"Diperjalanan kemudian, kita sama-sama melihat atau mendengar di lokasi itu muncul ketidaksepahaman, sehingga muncul yang disebut pungli," tutur Yudi.
Pemkab Bogor sendiri, kata dia, mendukung agar dihapuskannya berbagai macam pungutan liar di kawasan tersebut.
Meski begitu, masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan GSE diminta bekerja sama dan meyakini bahwa dengan tidak adanya pungli, maka akan lebih banyak wisatawan yang datang. Sehingha berdampak pada masyarakat, bukan hanya TNGHS.
"Jadi kita sarankan itu (gerbang) bukan dibongkar, tapi ditutup, dirapihkan, tidak ada lagi pengambilan tiketing di sana, namun itu tetep sebagai gerbang wisata di TNGHS" tandas Yudi.(cok)
Editor : Alpin.