RADAR BOGOR - Ribuan warga Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mendesak pemerintah melakukan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi - Cikeas setelah banjir tang terjadi beberapa waktu lalu. Tuntutan ini tertuang dalam aksi damai yang berlangsung pada Minggu (4/5/2025).
Aksi diawali dengan longmarch yang telah dimulai sejak 06.00 WIB, ribuan warga Bojongkulur itu memusatkan gerakannya di Bunderan Marco, depan Intermedia Vila Nusa Indah 2.
Berbagai macam keresahan ditungkan dalam orasi-orasi. Percepatan normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas menjadi topik utama dan dipandang penting untuk keselamatan nyawa mereka.
Sekretaris Jendral Aksi, Ampu Aritonang mengatakan tuntutan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas ditujukan langsung kepada Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat, hingga Presiden Republik Indonesia (RI).
Normalisasi Sungai Cileungsi - Cikeas disebut Ampu mesti dilakukan dengan segera. Warga sekitar diakuinya kerap dihantui banjir tiap kali hujan lebat melanda. Kejadian 4 Maret 2025 lalu seharusnya bisa menjadi pembelajaran pemerintah.
“Kedalaman banjir mencapai 4 sampai 6 meter pada saat kejadian, ini membuat kami mengalami kerugian materil yang cukup besar,” ujar Ampu pada Radar Bogor.
Ampu membeberkan banjir di wilayahnya kemarin, bukan kali pertama, di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi hal serupa. Misalnya 21 April 2012 air turut menggenang, dalamnya mencapai 2 meter.
Kemudian 1 Januari tahun 2020 peristiwa serupa kembali terjadi, tinggi muka air pada saat itu mencapai 3 meter. Ampu menyebut warga Bojongkulur sudah cukup geram dengan pengalaman kelam tersebut.
“Apalagi iklim di dunia ini sudah berubah, BMKG menerangkan banjir 5 tahunan bisa saja terjadi di 3 tahun kedepan, dengan ketinggian air lebih dalam, ini perlu diantisipasi,” tegasnya.
Warga Bojongkulur sempat diberi napas lega dengan adanya pengukuran turab oleh Pemkab Bogor. Namun Ampu menegaskan pembayaran pemebebasan lahan tidak kunjung dilakukan.
Ampu menerangkan pembayaran pembebasan lahan baru masuk dalam anggaran 2025-2026. Tahun berikutnya masuk tahap lelang dan normalisasi dijanjikan bakal dilakukan pada tahun 2028 mendatang.
“Tapi menurut kami 2028 itu kelamaan, kalau bisa tahun 2027 sudah dilakukan, kalau lebih lama dikhawatirkan bisa terjadi korban lagi, makin bangak nanti yang tenggelam,” ucapnya.
Jika tuntutan ini tidak diindahkan, Ampu menegaskan pihaknya akan melayangkan surat terbuka untuk Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat, hingga Presiden Republik Indonesia.(rp1)
Editor : Eka Rahmawati