RADAR BOGOR - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus hutang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan sektor lainnya disambut positif Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan.
Kebijakan penghapusan utang macet UMKM ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 dan ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan mengatakan, penghapusan hutang para petani yang macet dibayarkan itu, akan mengembalikan produktifitas mereka dalam memaksimalkan sektor pertanian.
"Saya sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam menghapus hutang petani. Sebab, ini akan mengembalikan semangat mereka karena petani tidak lagi memikirkan hutang mereka, tapi memikirkan bagaimana cara memperbaiki pertanian yang mereka garap," tegas Heri.
Pria yang juga menjabat Sekertaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bogor itu menyakini, penghapusan hutang para petani merupakan titik balik terbangunnya kemandirian pangan yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya yakin ini adalah titik balik kemandirian pangan kita. Pak Presiden bercita-cita bangsa ini untuk mandiri dari segala hal, termasuk sektor pangan melalui para petani yang kompenten, yang tidak lagi memikirkan bagaimana mereka membayar hutang, tapi yang memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk kemandirian pangan Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertekad akan menghapus utang petani dan masyarakat kecil di bank, karena dinilai telah membebani masyarakat kecil dan petani.
Tak hanya itu, utang di bank tersebut telah menjerat petani ke dalam lingkaran setan. Pasalnya, gara-gara utang petani yang sudah tertunggak selama puluhan tahun itu membuat mereka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
Karena masalah itu, untuk membiayai keperluan mereka, petani harus mencari pembiayaan dengan mencari pinjaman ke rentenir dan juga pinjaman online.
Masalah sekian puluh tahun lalu, kata Prabowo, utang orang kecil yang sebenarnya dihapus bank masih dituntut.
"Jutaan petani rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi terpaksa mereka pinjam dari rentenir, pinjam dari pinjol," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Senin (5/5/2025).
Meski akan menghapus utang petani, Prabowo mengatakan kebijakan itu dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
"Kita akan tetap disiplin pada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihatara defisit kita tetap terjaga 2,5 persen dari GDP," pungkasnya.(*)
Editor : Alpin.