RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme.
Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Pembentukan Satgas Antipremanisme Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025.
Satgas ini dibentuk untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberantas segala bentuk aksi premanisme di Kabupaten Bogor.
Beberapa waktu lalu, Satgas Antipremanisme ini telah menangkap salah satu pelaku premanisme.
Tindakan ini membuktikan bahwa Pemkab Bogor bersama aparat kepolisian tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” ucap Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Hal ini disampaikan Rudy saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya di Bale Pakuan, Gedung Pakuan, Bandung, pada Jumat (16/5/2025).
Selain itu, Pemkab Bogor juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwenang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pun telah mengungkapkan rencana strategis agar kawasan di Jawa Barat memiliki sistem keamanan terpadu.
Caranya yaitu dengan membangun pos terpadu yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Investasi butuh rasa aman, tetapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu,” ucap Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, pembangunan pos terpadu ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga soal membentuk ekosistem kerja yang terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan.
“Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” lanjutnya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan.
Irjen Karyoto menyampaikan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila berada di situasi yang aman dan tertib.
Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat.
“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” tegas Kapolda Metro Jaya.
Irjen Karyoto juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga stabilitas negara, sementara pelaku pembangunan adalah pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu, kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.***
Editor : Eli Kustiyawati