RADAR BOGOR - Rencana pembangunan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kabupaten Bogor, mendapat sambutan positif dari DPRD Kabupaten Bogor.
Langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang melibatkan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan pembangunan JPO dinilai sebagai gebrakan yang patut diapresiasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menilai keberadaan JPO di sejumlah titik rawan padat kendaraan seperti kawasan Tegar Beriman hingga ruas Jakarta–Bogor memang sudah sangat mendesak.
Apalagi, tingginya aktivitas pejalan kaki kerap memicu kerawanan lalu lintas di lokasi tersebut.
“Ini langkah positif dan kami sangat mengapresiasi. Jalur itu cukup padat orang menyeberang, jadi kehadiran JPO sangat dibutuhkan,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu 18 Juni 2025.
Tak hanya berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan, JPO yang dirancang Pemkab Bogor itu disebut-sebut bakal memiliki nilai estetika yang mempercantik kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Informasinya, ini bukan cuma jembatan biasa, tapi akan ada unsur seninya juga. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa,” kata politisi PKS itu.
Lebih jauh, Agus menilai pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha lewat pemanfaatan dana CSR merupakan terobosan tepat, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Wilayah Kabupaten Bogor ini luas, dan APBD tidak mungkin menutup seluruh kebutuhan. Maka sinergi dengan swasta melalui CSR menjadi opsi yang sangat masuk akal,” lanjutnya.
Senada, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah progresif Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam mencari alternatif pendanaan pembangunan.
“Saya sangat mengapresiasi upaya Bupati yang menghindari penggunaan APBD. Ini langkah baik, asalkan pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan JPO akan menjadi solusi atas kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pejalan kaki.
Dia juga mendorong agar keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah terus ditingkatkan, termasuk lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Bogor ini tidak bisa dibangun oleh satu-dua pihak saja. Semua elemen harus terlibat,” kata Fathoni.
Kendati demikian, jika pada prosesnya dana CSR tak mencukupi, ia menyatakan DPRD siap mendukung pengalokasian anggaran tambahan melalui perubahan APBD.
“Kalau nanti perlu ditopang APBD, bisa diusulkan dalam pembahasan perubahan anggaran. DPRD Kabupaten Bogor terbuka untuk mendiskusikan,” pungkasnya.(rp1)
Editor : Alpin.