RADAR BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq meminta pemilik vila bertanggung jawab atas peristiwa longsor yang menimbulkan korban jiwa di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Menurut Hanif, pemilik vila di Desa Tugu Utara tersebut bisa dikenakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tindak pidana terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
"Kami akan segera lakukan penanganan hukum lingkungan, karena sudah menimbulkan korban jiwa. Kepada pemilik vila, diminta bertanggung jawab dengan 3 hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 3 hingga 10 miliar," ungkap Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau lokasi bencana longsor di Cisarua, Senin 7 Juli 2025.
Dari pemantauannya, bangunan Vila Viktor yang menjadi lokasi terjadinya bencana longsor hingga memakan dua korban jiwa, telah melanggar aturan lingkungan.
Sebab, bangunannya tidak sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategi yang telah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Sebenarnya kita sudah lihat ini, sangat rawan longsor, tidak diperkenankan. Sehingga kita amankan dulu vila ini," tegas Hanif.
Lebih lanjut Menteri LH menuturkan, ada sekitar 7500 hektare lahan di kawasan Puncak yang harus segera direhabilitasi.
Terutama pada hulu daerah aliran Sungai Ciliwung.
Sehingga, lanjut Hanif, tidak ada lagi korban jiwa akibat kerusakan lingkungan yang terjadi kawasan Puncak.
Untuk itu, ia menekankan kepada semua pihak mengkaji ulang tata ruang yang tidak sesuai dengan kajian lingkungan hidup Kementerian LH.
"Ini sangat parah, kalau sudah ada korban jiwa. Ini tidak ada toleransi buat kita semua. Saya sebagai menteri akan menekan semua pihak, menekan bupati, gubernur, camat, lurah, untuk dengan taat melakukan asas perlindungan terkait dengan lingkungan hidupnya," tandas Hanif Faisol Nurofiq.(cok)
Editor : Alpin.