RADAR BOGOR - Menyerap aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyoroti dua soal di Bogor Barat, yakni persoalan sampah dan layanan kesehatan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, setelah mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat dalam kegiatan reses di Aula Gedung Serbaguna Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, pada Senin 14 Juli 2025.
Adapun, kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, kepala desa dan warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah mereka.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh partisipasi, dua isu utama yang mencuat adalah persoalan penanganan sampah serta layanan kesehatan yang dinilai masih belum optimal.
Baca Juga: Nyaris Putus Sekolah, Anak dari Keluarga Prasejahtera di Bogor Dapat Harapan Baru dari Sekolah Rakyat
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengungkapkan, permasalahan tersebut menjadi keluhan paling dominan dari masyarakat.
"Banyak masukan dari para tokoh masyarakat dan kepala desa. Dua hal yang paling dominan adalah penanganan sampah dan layanan kesehatan yang masih belum optimal," kata Sastra kepada Radar Bogor, Selasa 15 Juli 2025.
Meski begitu, kata Sastra dua soal isu tersebut bukanlah hanya persoalan lokal, melainkan tantangan yang luas yang harus dihadapi Kabupaten Bogor.
Untuk itu, dia menegaskan komitmennya untuk membawa masalah ini ke pembahasan lintas sektor di DPRD, sebagai langkah awal untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Kemudian, Sastra menyampaikan, reses kali ini juga membuka ruang bagi warga untuk mengangkat isu-isu sensitif lainnya, seperti permasalahan pertanahan yang dinilai kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik.
Baca Juga: Bantuan PKH dan BPNT Tahap 3 Cair Lewat Bank dan PT Pos, Undangan Beras 10 Kg Sudah Diterima Warga di Wilayah Ini
"Terkait isu pertanahan yang disampaikan salah satu tokoh, tentu akan kami pelajari lebih lanjut. Kami berencana mengundang pihak BPN untuk duduk bersama mencari solusi konkret," tutur Sastra.
Sehingga, langkah ini, kata Sastra, diharapkan dapat meminimalisasi konflik agraria serta memberikan kepastian hukum bagi warga, terutama di wilayah yang masih menghadapi tumpang tindih kepemilikan lahan.
"Dengan digelarnya reses ini, DPRD Kabupaten Bogor berharap bisa memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, demi mendorong pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan warga," pungkasnya.(rp2)