RADAR BOGOR - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mencatat jumlah bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2024 dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.
Dengan total 102 kejadian bencana, angka ini jauh melampaui wilayah lain yang ada dalam daftar sepuluh besar.
Dilansir dari laman BPS dari data yang dirilis 7 Februari 2025, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama dengan selisih yang sangat signifikan.
Jumlah kejadian bencana di wilayah ini bahkan lebih dari empat kali lipat dibanding Sukabumi dan Kabupaten Bandung yang masing-masing mencatat 23 kejadian bencana.
Data ini menegaskan posisi Bogor sebagai wilayah yang paling rawan bencana alam di Jawa Barat pada 2024.
Selain topografi yang kompleks, kondisi geografis dan curah hujan yang tinggi kemungkinan besar menjadi faktor utama pemicu tingginya frekuensi bencana di wilayah ini.
Kabupaten Bandung Barat menyusul di posisi keempat dengan 14 kejadian, diikuti oleh Karawang dengan 13 kejadian.
Kedua wilayah ini juga dikenal memiliki potensi bencana cukup tinggi, terutama banjir dan longsor yang sering terjadi saat musim penghujan.
Kabupaten Cirebon tercatat mengalami 12 bencana, disusul Subang dengan 11 kejadian.
Menariknya, Cianjur dan Ciamis memiliki jumlah kejadian yang sama, yaitu masing-masing 9 peristiwa bencana alam sepanjang tahun 2024.
Cianjur sendiri sebelumnya menjadi sorotan nasional akibat gempa besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2022, dan tampaknya kerentanan wilayah ini terhadap bencana masih berlanjut.
Sementara itu, Kabupaten Majalengka berada di posisi terbawah dalam daftar ini dengan 7 kejadian bencana alam.
Meski jumlahnya relatif lebih rendah dibanding daerah lain, tetap saja menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Jawa Barat yang sepenuhnya bebas dari risiko bencana alam.
Pemetaan ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta adaptasi terhadap bencana, khususnya di wilayah-wilayah dengan intensitas kejadian yang tinggi seperti Bogor dan Sukabumi.
Perlu adanya langkah-langkah terkoordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain agar risiko bencana dapat diminimalkan dan dampaknya tidak semakin meluas pada tahun-tahun mendatang.
Editor : Eka Rahmawati