RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengambil langkah strategis untuk menata ulang sektor perdagangan.
Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Rabu, 6 Agustus 2025, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang adil antara toko modern dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Audiensi ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan persepsi dan menumbuhkan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021.
Menurut Bupati, pertumbuhan pesat toko modern tidak boleh dibiarkan tanpa arah, melainkan harus bersinergi dengan pelaku UMKM.
Etalase Khusus UMKM Jadi Syarat Wajib
Sebagai bentuk dukungan pada ekonomi lokal, Pemkab Bogor mengharuskan setiap toko modern menyiapkan etalase khusus produk UMKM.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi produk-produk lokal untuk naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
"Kami menginginkan UMKM bukan hanya bertahan, namun naik kelas. Ini bukan hanya bisnis, ini tentang keberpihakan," ujar Bupati Rudy Susmanto.
Membangun Ekosistem Ekonomi Kolaboratif
Selain itu, Pemkab Bogor juga memiliki rencana memulai pembangunan pusat ekonomi kolaboratif pada akhir tahun 2025.
Konsep ini akan menyatukan toko modern dan UMKM dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan.
Untuk mendukung aspek finansial, pemerintah akan mengajak BUMD, lembaga keuangan mikro, dan perbankan daerah seperti Bank BJB.
Strategi ini disambut baik oleh perwakilan toko modern. Santoso Lubis, Kepala Cabang Bogor 2, menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah tersebut.
"Pemerintah sudah memberikan arahan jelas, dan kami siap mewujudkannya," ucap Santoso Lubis.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bogor berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana kemajuan toko modern sejalan dengan pemberdayaan UMKM lokal.***
