RADAR BOGOR - Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, ketersediaan dan keterjangkauan input pertanian menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional.
Tanpa intervensi yang tepat di sisi hulu, berbagai kebijakan harga di sisi hilir tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.
"Pemerintah sudah menetapkan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Itu langkah positif. Tapi kalau pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya tidak terjangkau, petani tetap kesulitan mencapai target produksi," ujar Primus saat kunjungan ke Desa Purwabakti, Pamijahan, Sabtu 9 Agustus 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Primus mendengar aspirasi dari seorang petani terkait distribusi pupuk.
Banyak dari petani khawatir bila distribusi dilakukan melalui jalur yang panjang dan tidak terkendali, harga pupuk di tingkat petani bisa melonjak akibat permainan pihak-pihak tertentu.
Primus mengaku akan menyuarakan aspirasi tersebut ke kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Ia menilai, penguatan kelembagaan ekonomi desa, seperti koperasi, dapat menjadi solusi efektif untuk memotong rantai distribusi dan menekan harga input.
"Kalau koperasi desa diberdayakan, distribusi pupuk bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai harga resmi. Ini juga akan memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok," katanya.
Selain itu, Primus juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan insentif bagi petani.
Kebijakan pangan nasional, kata dia, tidak bisa hanya fokus pada konsumen dengan menjaga harga tetap rendah.
Tetapi juga harus memberi keuntungan layak bagi petani agar mereka terus mau berproduksi.
"Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan kita. Kalau mereka merugi, tidak ada yang mau bertani. Akibatnya, kita akan semakin bergantung pada impor," tegasnya.
Di tempat yang sama, Bahtiar, salah seorang petani menilai, distribusi pupuk bersubsidi sebaiknya dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang selama ini dikenal transparan dan dekat dengan petani.
"Kami berharap pupuk disalurkan lewat koperasi desa. Kalau pupuk murah atau disubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, kami sangat terbantu. Produksi pasti meningkat," tutur Bahtiar.
Menurut Bahtiar, kenaikan harga gabah yang diatur pemerintah memang sedikit meringankan beban petani.
Namun tanpa dukungan input yang memadai, kenaikan tersebut tidak akan diikuti peningkatan volume produksi.
Dukungan dari wakil rakyat seperti Primus menjadi angin segar di tengah tantangan yang mereka hadapi.
Dengan meningkatnya harga sarana produksi, perubahan iklim, dan fluktuasi harga hasil pertanian, kebijakan yang berpihak pada petani menjadi kebutuhan mendesak.
"Kalau dukungan di sisi hulu optimal, harga gabah sesuai regulasi, dan distribusi input lancar, kami yakin produksi pangan akan meningkat dan ketahanan pangan kita makin kuat," tukas Bahtiar.(cok)
Editor : Alpin.