RADAR BOGOR – Mangkraknya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah atau TPPAS Lulut Nambo selama hampir 10 mendapat perhatian serius Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Menteri Lingkungan Hidup mengaku prihatin karena TPPAS Lulut Nambo yang merupakan proyek strategis tersebut hingga kini belum juga beroperasi.
Menurutnya, TPPAS Lulut Nambo sejatinya diproyeksikan untuk mengatasi persoalan sampah di empat kabupaten atau kota sekitar lokasi.
Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera mengambil langkah cepat. Ia menekankan pentingnya percepatan operasional.
Salah satunya dengan mengoptimalkan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa langsung diserap industri semen.
“TPPAS Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat oleh pemerintah provinsi karena memang ini pemerintahan baru," jelasnya.
Menurut Hanif, bangunan yang sudah ada sebenarnya bisa segera difungsikan. Ia menyebut pengoperasian hanya perlu pergantian mesin dan tidak rumit. Waktu pengerjaan pun diperkirakan hanya tiga sampai empat bulan.
“Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangunan yang sudah ada segera dioperasionalkan karena sangat sederhana, tinggal ganti mesin. Katakanlah waktu 3-4 bulan sudah selesai, yang ada dioperasionalkan dulu,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kendala yang dihadapi lebih banyak bersifat non-teknis. Dari laporan yang diterima, Gubernur Jawa Barat telah melakukan terminasi kontrak dengan pihak lama dan segera menyiapkan pembangunan baru.
"Tadi saya sudah mendapat informasi dari Ibu Kadis Pemprov Jawa Barat, bahwa Pak Gubernur telah melakukan terminasi kontrak dan dari proyek itu segera membangun tempat yang baru" tuturnya.
Sementara itu, kebutuhan RDF dari pabrik semen di sekitar lokasi diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, bahkan bisa mencapai 1.700 ton.
Dengan kapasitas serapan sebesar itu, Hanif berharap operasional TPPAS Lulut Nambo tidak lagi tertunda. (cr1)
Penulis : Muhammad Ali
Editor : Yosep Awaludin