RADAR BOGOR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Bogor mendorong Menteri Hukum mengaudit Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) karena telah membuat gaduh soal pemungutan royalti musik.
Sekretaris BPC PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengatakan alasan Menteri Hukum harus turun tangan dalam soal ini, karena memang banyak yang timbul permasalahan akibat pemungutan royalti musik oleh LMKN.
"Permasalahannya banyak hotel yang sudah langsung ditagihkan royalti musik, sementara di sisi lain sosialisasi dari mereka juga tidak ada," kata Boboy Rabu 20 Agustus 2025.