RADAR BOGOR – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis 28 Agustus 2025, berakhir ricuh.
Massa mahasiswa sempat memaksa masuk dengan merobohkan pagar gedung DPRD Kota Bogor.
Namun upaya mereka gagal setelah ratusan polisi mengahalau. Akhirnya usai saling dorong massa aksi akhirnya membubarkan diri.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Banu Lesamana Bagaskara, menegaskan pihaknya pada prinsipnya siap menerima aspirasi mahasiswa melalui dialog.
Namun, ia menekankan proses dialog tidak boleh dilakukan dengan saling memaksakan kehendak.
“DPRD siap berdialog, karena demokrasi intinya dialog. Tapi dalam dialog tidak boleh ada pihak yang saling memaksakan. Kami sudah menawarkan beberapa opsi, namun ditolak karena mahasiswa ingin semua tuntutannya dipenuhi,” ujar Banu.
Menurutnya, pihak DPRD sebenarnya sudah mencoba menemui mahasiswa dan memberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, adanya pertimbangan dari pihak kepolisian terkait mekanisme pengamanan membuat beberapa prosedur harus dijalankan.
“Opsi sudah kami tawarkan, tapi mereka menolak berdiskusi lebih lanjut karena tidak mau mengikuti persyaratan pengamanan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menyayangkan terjadinya perusakan pagar dalam aksi tersebut. Ia menilai unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
“Kalau itu luapan emosi, kami berharap hal seperti itu tidak terulang lagi. Demo harus mengedepankan dialog, bukan perusakan,” kata Edi.
Edi menjelaskan, DPRD telah memberikan beberapa opsi agar mahasiswa bisa masuk berdialog.
Mulai dari 5 orang perwakilan, kemudian 10 orang, hingga terakhir 15 orang mahasiswa. Namun massa aksi bersikeras seluruh peserta harus masuk.
“Bahkan opsi terakhir, semua boleh masuk asalkan mengikuti prosedur pengamanan, tetap ditolak. Padahal pengamanan ini penting supaya kondusif,” ungkapnya.
Terkait tuntutan mahasiswa soal penghapusan tunjangan atau gaji DPR, Edi menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan DPR RI.
“Aspirasi itu tetap akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bogor untuk kemudian diteruskan lebih lanjut,” ujarnya.
Perwakilan massa, Dezzan Aditya Pratama, menjelaskan ada empat poin utama yang diangkat dalam aksi kali ini.
Pertama, penolakan pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Kedua, persoalan serupa dalam RUU Penyiaran. Ketiga, isu regional terkait Rumpin.
“Baru kemarin ada anak kecil yang meninggal di Rumpin. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah,” kata Dezzan di lokasi.
Keempat, sorotan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI yang disebut meningkat secara fantastis. Dari empat isu tersebut, kata Dezzan, prioritas utama massa adalah soal tunjangan DPR RI.
“Itu yang paling harus diperhatikan, karena kenaikannya fantastis. Sementara rakyat makin terhimpit,” tegasnya. (uma)
Editor : Alpin.