RADAR BOGOR – Krisis pembangunan yang terus melanda desa-desa di Indonesia mendapat perhatian serius dari Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University, Prof. Sofyan Sjaf.
Dalam orasi ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar, ia menegaskan pentingnya pendekatan baru yang ia sebut sebagai Data Desa Presisi (DDP).
Menurutnya, pembangunan selama ini kerap gagal menyentuh akar persoalan karena bertumpu pada data yang tidak akurat dan cenderung menjadikan warga desa hanya sebagai objek.
Jika seseorang tidak tercatat dalam data, maka ia tidak akan dihitung dalam kebijakan.
"Inilah bentuk kolonialisme pengetahuan yang masih berlangsung hingga hari ini,” katanya di Gedung Rektorat IPB, Sabtu 30 Agustus 2025.
Melalui DDP, Sofyan menawarkan cara baru yang tidak hanya mengandalkan angka statistik, tetapi juga melibatkan warga secara aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data.
Pendekatan ini, katanya, menjadi upaya dekolonisasi data yaitu membalikkan posisi warga dari objek menjadi produsen pengetahuan.
“Data bukan sekadar kumpulan angka di spreadsheet, melainkan representasi kehidupan sosial. Dengan DDP, desa menulis kisahnya sendiri, bukan lagi ditulis oleh pihak luar,” jelasnya.
Konsep ini ia sebut sebagai manifesto sosial, sebuah jalan keluar kolektif yang menggabungkan partisipasi warga, teknologi spasial, dan ilmu sosial kritis.
Sofyan menilai, tanpa perubahan cara pandang terhadap data, ketimpangan pembangunan akan terus terjadi.
“Pembangunan desa harus berbasis pada pengetahuan yang dihasilkan dari desa itu sendiri. Dengan begitu, arah kebijakan bisa lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih jauh, Sofyan mengingatkan data juga merupakan arena politik. Selama ini, kuasa atas data kerap terkonsentrasi pada negara atau lembaga besar.
Padahal, kedaulatan data harus dikembalikan ke desa agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
Dengan gagasan Data Desa Presisi, ia berharap Indonesia bisa keluar dari krisis pembangunan yang menahun.
DPP ini sendiri telah diaplikasikan di sejumlah daerah yang terbukti mampu meningkatkan kualitas data yang dimiliki desa-desa.
“DDP adalah jalan menuju demokrasi pengetahuan. Desa bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan,” tutupnya. (uma)
Editor : Alpin.