RADAR BOGOR - Pimpinan lembaga kepemudaan lintas iman Kabupaten Bogor menggelar diskusi publik dengan tema “Mencari Titik Temu Damai: Peta Eskalasi dan Mitigasi Proksi Konflik”.
Forum ini memberikan ruang kepada empat lembaga kepemudaan yaitu Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Cabang GP Ansor, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bogor dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bogor Raya, untuk memaparkan data dan informasi terkait eskalasi politik nasional saat ini.
Adapun yang menjadi narasumber dalam Diskusi Publik ini adalah Ramdan Nugraha (Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor), Dhamiry A. Ghazali (Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bogor), Bernardo Julianus (Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bogor), dan Andry Simorangkir (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Bogor).
Menurut Ramdan Nugraha, trigger utama eskalasi politik nasional ini disebabkan oleh komunikasi pejabat publik yang arogan dan tidak profesional.
Hal ini menurutnya telah meningkatkan ketegangan antara Pemerintah, khususnya lembaga DPR dengan masyarakat, selain banyaknya kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Sedangkan dalam konteks Kabupaten Bogor, Bernardo Julianus (Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bogor), mengapresiasi kinerja dan respon Bupati Bogor, serta jajaran Kapolres dan Dandim dalam melakukan antisipasi dan deteksi lebih dini, sehingga kondusivitas di Kabupaten Bogor relatif terkendali.
“Bagi saya menarik ketika Kapolres Bogor segera mengumpulkan simpul-simpul masyarakat untuk membuka dialog, berdoa bersama, dan mengajak untuk sama-sama menjaga kondusivitas,” tutur Ruben, sapaan akrabnya.
Senada dengan itu, Andry Simorangkir dan Dhamiry A. Ghazali juga memperkuat narasi bahwa komunikasi publik yang kurang baik, menimbulkan ketersinggungan masyarakat, yang pada akhirnya mengalami eskalasi dan memuncak pada aksi demonstrasi yang telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Dhamiry, aksi masa yang begitu banyak dan massif, hampir mustahil dibaca sebagai gerakan sporadis saja.
Ada potensi oknum yang menunggangi kerusuhan aksi demonstrasi, hal ini juga terbukti dengan yang terjadi di penyerangan kantor Brimob di Cikeas, Bogor, yang didalangi oleh provokator dengan motif chaos hingga rencana pembakaran fasilitas Negara.
Andry Simorangkir mengajak agar adanya pembenahan Undang-undang Pemilu, yang menurutnya ikut andil dalam memberikan jalan kepada oknum-oknum pejabat yang merusak citra kelembagaan Negara seperti DPR.
“Pemilu ini juga menjadi bagian penting untuk menciptakan produk politik dan produk kebijakan yang lebih baik,” ungkapnya.
Pada sesi penutup, Yudi Septian, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDPM Bogor membacakan pernyataan sikap pimpinan kelembagaan pemuda lintas iman sebagai manifesto forum dan ditandatangani secara langsung oleh para narasumber dan ketua lembaga.
Berdasarkan eskalasi politik nasional yang terus meningkat dan memanas yang disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, serta berkembang mengalami puncak kekecewaan dengan disahkannya kebijakan tunjangan sewa rumah DPR RI setelah rentetan kebijakan pemerintah lainnya sebelum itu.
Maka rakyat Indonesia mengekspresikan aspirasi yang selama ini tidak didengar oleh para pejabat pemerintah terkait dengan aksi demonstrasi yang belakangan semakin tidak kondusif, bahkan sampai mengakibatkan adanya korban jiwa.
Kondisi ini berpotensi meluas ke berbagai daerah tidak terkecuali dengan Kabupaten Bogor.
Oleh sebab itu, dalam rangka melakukan mitigasi konflik yang jauh lebih buruk, segenap Pimpinan Lembaga Kepemudaan Lintas Iman Kabupaten Bogor menyatakan sikap:
1. Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan dan Ketua Umum Partai Politik terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam hal pemberhentian penuh anggota DPR-RI yang telah melakukan tindakan-tindakan provokatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebabkan eskalasi politik nasional meningkat hingga menimbulkan korban jiwa;
2. Meminta Bupati Bogor membuka ruang dialog antara Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dengan seluruh simpul masyarakat lintas latar belakang untuk sama-sama mencegah potensi konflik proksi yang bersifat kontraproduktif;
3. Meminta Dandim dan Kapolres Bogor untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa terjebak dalam situasi konflik yang bias dan sarat dengan propaganda politik destruktif;
4. Meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyuarakan aspirasi melalui jalur konstitusional hingga kedaulatan kembali ke tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baca Juga: Demo di Simpang Ciawi, Mahasiswa Unida Bogor Bentangkan Spanduk Reformasi Penegakan Hukum
"Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sadar dan penuh pertimbangan agar menjadi sebuah aspirasi yang bisa didengar oleh seluruh pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim