RADAR BOGOR - Founder Lembaga Studi Visi Nusantara atau LS Vinus sekaligus Pengamat politik Yusfitriadi membeberkan akar masalah kericuhan yang terjadi akibat krisis legitimasi kepercayaan publik.
Yusfitriadi menjelaskan akar permasalahan yang menimbulkan kericuhan saat ini diakibatkan dua hal.
Pertama, kata pria yang disapa Yus itu terkait dengan kebijakan baik pro rakyat yang tidak dijalankan maupun kebijakan DPR Undang-undang perampasan aset yang hingga saat ini tak respon, serta UU TNI Polri yang diam-diam disahkan.
"Ketika main-main ke Singapura, China, Australia jangan berpikir tidak terpantau, bahwa kalian itu dipantau masa wakil rakyat seperti ini, efisiensi tapi jalan-jalan, efisiensi tapi struktur dan orang-orang kementrian ditambah, maka publik kecewa," ungkap Yus Rabu, 3 Agustus 2025.
Tak hanya itu menurut Yus saat akan bersuara justru kerap dibungkam.
"Mau bersuara dibungkam, terus yang korupsi besar tapi hukuman ringan, ketika amarah dipendam masyarakat ini bakal meledak seperti kemarin," jelas Yus.
Lalu, kata Yus, beberapa anggota wakil rakyat dinilainya selalu menyepelekan publik terlebih empat orang dewan yang saat ini sedang ramai.
"Maka bagi saya penonaktifan Sahroni, Eko, Nafa, Uya Kuya, apakah mengubah kebijakan DPR? Itu hanya meredam aja, apa dampaknya, itu penjarahan," paparnya.
Sehingga kata Yus kondisi tersebut menimbulkan krisis legitimasi di kalangan publik.
Kemudian yang dua, menurut Yus, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu, publik mendukung aksi para mahasiswa.
"Mahasiswa betul-betul nalar kritis akibat akumulasi sampe seluruh mahasiswa turun, kedua para guru juga turun yang punya orientasi berbeda, kalau ojol mungkin beda terhadap usut tuntas Affan," imbuhnya.
Namun, aksi di balik aksi tersebut Yus menilai banyak disusupi oleh kelompok-kelompok gelap yang diselundupkan seperti di gedung DPRD di Makassar yang dibakar oleh orang-orang berpakaian hitam.
Sehingga, kata Yus demonstrasi itu mengakibatkan krisis legitimasi kepercayaan yang merebak ke seluruh daerah.
"Berikanlah empati terhadap publik, seperti aparat misalnya berperilaku melindungi rakyat," ujar Yusfitriadi.
Begitupun, kata Yus, aparat perlu mendapat dukungan untuk menindak kelompok-kelompok yang memang melakukan anarkisme.
"Terakhir kedaulatan politik atau aspirasi itu harus kita miliki, kita harus dukung aparatur yang bertindak anarkis dan merusak fasilitas-fasilitas umum," pungkasnya (rp2).
Editor : Eka Rahmawati