RADAR BOGOR - Karukunan Wargi Puncak (KWP) mempertanyakan wacana pembangunan Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) atau kereta gantung di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Pemkab Bogor memaparkan rencana pembangunan SSLRT atau kereta gantung di kawasan Puncak, yang dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan di kawasan tersebut.
Ketua KWP Deden Abdurrahman menilai gagasan itu justru tidak menyentuh akar persoalan yang ada di Puncak, Bogor.
"Apakah selama ini Puncak sudah punya blueprint pariwisata? Apakah tata ruangnya sudah benar-benar tertata? Jangan datang hanya bawa proyek besar yang ujungnya meninggalkan masalah," ujar Deden Minggu, 14 September 2025.
Menurutnya, kebijakan di era eks Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu dalam menata kawasan Puncak juga masih menyisakan persoalan.
Sekarang ditambah dengan wacana hadirnya kereta gantung yang dinilai bukan sebagai solusi kemacetan di kawasan Puncak.
Terlebih, menurut Deden kereta gantung juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap warisan budaya dan spiritual masyarakat setempat.
"Di Puncak ada situs-situs dan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat, jika dipaksakan dengan pembangunan cable car, bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga bisa menghilangkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang selama ini dijaga turun-temurun," papar Deden.
"Pertanyaannya, Puncak ini milik siapa? Apakah hanya wisatawan saja yang berhak menikmati hidup dan ketenangan di Puncak? Ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut identitas warga Puncak, " sambung pria yang akrab disapa Bahden itu.
Saat ini, kata dia, masyarakat Puncak sudah bosan dijadikan objek janji-janji politik dan proyek sesaat dan kini fokus masyarakat justru ada pada kepemimpinan Kabupaten Bogor yang baru.
"Ini bukan lagi masanya Pj Bupati, sekarang waktunya kepemimpinan definitif hadir, kami percaya Pak Rudy Susmanto akan benar-benar mewujudkan Bogor Istimewa, Kuta Udaya Wangsa yang nyata, bukan sekadar slogan," kata Bahden.
Keterlibatan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 dalam proyek kereta gantung itu juga menjadi sorotan.
Sekretaris KWP, Dede Rahmat menyebut, perusahaan plat merah tersebut masih menyisakan banyak persoalan, utamanya perihal isu kerusakan lingkungan akibat masifnya pembangunan wisata di kawasan perkebunan teh.
"Alih-alih sibuk wacana cable car, PTPN lebih baik bereskan dulu PR mereka, apakah sudah dijalankan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab terhadap mitranya yang bermasalah," tegasnya.
Jangan sampai, masih Dede, pihak terkait menutup masalah lama dengan masalah yang baru dan ia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menata kawasan Puncak.
"Sampai saat ini KLH gencar menutup bahkan membongkar tempat-tempat usaha pengusaha lokal Mitra KSO PTPN yang katanya merusak lingkungan, lalu bagaimana wacana cable car yang akan menggerus lahan jauh lebih luas, Berapa hektar lahan yang akan dijadikan tutupan hanya demi proyek ini, maka pemerintah jangan ada standar ganda," tukasnya.(cok)
Editor : Eka Rahmawati