RADAR BOGOR – Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah, angkat bicara menanggapi desakan warga dan rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
BPD menonaktifkan dirinya ditengah-tengah panasnya aksi unjuk rasa warganya di Kantor Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin 15 September 2025.
Kepala Desa Bojong Kulur menegaskan bahwa dirinya siap mundur, asalkan seluruh proses dijalankan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Sebagai kepala desa, saya ingin kita menegakkan hukum dan konstitusi. Kalau aturan sudah dijalankan dan aspirasi masyarakat tidak bisa dihindari, dengan ikhlas saya mundur,” ujarnya kepada Radar Bogor, Senin 15 September 2025.
Namun, ia menekankan bahwa mundurnya ia dari jabatan tidak boleh dianggap sebagai pembenaran atas tuduhan hukum yang belum terbukti.
Firman juga menegaskan, setiap tuduhan hukum harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum, bukan sekadar opini atau isu di masyarakat.
Menurutnya, jika dirinya langsung menyatakan mundur tanpa dasar yang jelas, hal itu bisa dianggap sebagai pengakuan atas tuduhan yang dilontarkan.
“Jangan sampai itu menjadi pembenaran atau dianggap benar oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firman menyampaikan bahwa keputusan mengenai status dirinya sebagai kepala desa berada di tangan Bupati Bogor sebagai pimpinan.
Ia menegaskan, rekomendasi dari BPD maupun kecamatan hanya menjadi bagian dari proses administrasi, sedangkan keputusan final tetap ada pada pemerintah kabupaten.
“Kalau hasil keputusan bupati sudah keluar, dengan legowo saya akan terima. Namun saya berharap masyarakat kembali rukun, bersatu padu, dan tidak lagi ada permasalahan,” kata Firman.
Ia menutup dengan harapan agar warga Bojong Kulur mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi demi membangun desa bersama-sama.(cr1)
Editor : Alpin.