RADAR BOGOR - Aksi demonstrasi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, memanas pada Senin 15 September 2025.
Ratusan warga berkumpul di kantor desa, menuntut Kepala Desa Bojong Kulur mundur karena kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
Di tengah situasi itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengambil langkah penting dengan mengeluarkan rekomendasi penonaktifan Kepala Desa Bojong Kulur yang menjadi titik terang bagi warga.
Namun, penanganan masalah tidak berhenti di situ. Pemerintah Kabupaten Bogor ikut memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menyatakan pihaknya sudah memantau situasi yang terjadi di Desa Bojong Kulur.
“Kita sudah mendapatkan informasi terkait kondisi di Desa Bojong Kulur dan DPMD telah berkoordinasi dengan Camat serta Sekda,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 16 September 2025.
Camat juga telah melaporkan langsung kondisi tersebut kepada Bupati, sehingga langkah-langkah penanganan dapat segera diambil.
Hadijana menegaskan, DPMD ingin memastikan semua proses sesuai aturan dan mendapatkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
"Untuk menindak lanjuti kondisi tersebut kami DPMD mau memanggil BPD yang sudah membuat surat kepada bupati untuk mendapatkan klarifikasinya tentang hal tersebut," tegasnya.
Setiap langkah ini berpedoman pada Perbup Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, agar keputusan yang diambil sah secara hukum dan administratif. "Agar supaya semua kejadian tersebut tetap menjaga konstitusional," sambungnya.
Sementara itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan kepada pihak terkait.
Pihaknya menunggu hasil klarifikasi dari BPD dan tindak lanjut DPMD, dengan harapan situasi Desa Bojong Kulur kembali kondusif. "Kita tunggu hasil klarifikasinya dari BPD dulu seperti apa," pungkasnya. (cr1)
