RADAR BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor mengungkapkan penyaluran smart TV sudah dimulai di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bogor.
Penyaluran smart TV atau Interactive Flat Panel (IFP) tersebut merupakan rencana dari Presiden Prabowo. IFP ditargetkan tersalurkan sebanyak 330 ribu unit.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Kabupaten Bogor, Warman mengatakan, penyaluran smart TV itu akan bertahap setiap tahun nya di lingkungan pendidikan Kabupaten Bogor.
"Kalau jumlah memang keinginan Pak Presiden adalah semua sekolah akan mendapatkan IFP, namun sepertinya akan bertahap setiap tahunnya," kata dia Kamis 18 September 2025.
Baca Juga: Terlihat Menjanjikan, Tapi Ternyata Jadi PPPK Paruh Waktu Bisa Sewaktu-Waktu Kehilangan Jabatan Gara-Gara 12 Hal Mengejutkan Ini
Adapun, kata dia, untuk lingkungan pendidikan di bawah Disdik Kabupaten Bogor yang akan disalurkan Smart TV yakni Paud, SD, SMP, dan PKBM dan SPNF SKB.
Sedangkan, untuk tingkat SMA/SMK sederajat menjadi kewenangan dari Disdik Provinsi Jawa Barat.
Meski penyaluran Smart TV sudah berjalan, namun kata dia, belum mengetahui jumlah pasti penyaluran smart TV yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor.
Karena, kata dia, tugas dari Disdik Kabupaten Bogor hanya untuk memonitor dan berkoordinasi saat proses distribusi.
Begitupun juga, mendorong lembaga untuk memproses dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah IFP sudah diterima dengan baik.
Baca Juga: 9 Hari Hilang, Pria 45 Tahun yang Hanyut di Curug Seribu Pamijahan Bogor Berhasil Dievakuasi Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya
"Kalau jumlah yang sudah didistribusikan, karena masih dalam tahap distribusi dan BAST (berita acara serah terima) jadi belum diketahui jumlah secara pasti berapa jumlahnya," ujar dia.
Oleh sebab itu, kata dia, proses pendistribusian smart TV merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.
"Pastinya harapannya bisa terdistribusi dengan baik dan kondisinya barang bisa diterima dengan keadaan baik. Serta sesuai dengan target penerimanya dalam setiap tahapnya," pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) periode 2025 tercatat ada sebanyak empat jenjang pendidikan.
untuk pendidikan PAUD berjumlah 3.030 status negeri 1 dan swasta 3.029. SD berjumlah 1.889 status negeri berjumlah 1.536 dan swasta 363.
Pendidikan SMP berjumlah 767 status negeri 107 dan swasta 660. Untuk PKBM berjumlah 211. Dengan total keseluruhan 5.907 pendidikan. (rp2)