RADAR BOGOR - Rapat pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam penyelesaian permasalahan kendaran truk tambang di Parung Panjang belum membuahkan hasil.
Rapat itu dilaksanakan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada Rabu 19 September 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa, masalah soal tambang memang sudah sejak 1974 hingga saat ini belum menemukan solusi.
Terlebih, kata dia, Bupati Bogor dan Bupati Tangerang ingin menangani serius penyelesaian truck tambang secara permanen yang telah terjadi puluhan tahun ini.
Baca Juga: Bansos Oktober sampai November 2025 Ditambah: Ada Sembako, Uang Tunai, hingga Diskon Listrik Setengah Harga, Bukan Cuma PKH dan BPNT
"Kelihatan nya sama, semua nya ingin menyelesaikan permasalahan ini yang sudah berpuluh-puluh tahun," kata dia.
Namun begitu, dalam pertemuan rapat pertama, kata dia, belum membuahkan hasil kesepakatan. Sehingga akan dilakukan pertemuan kembali pada hari minggu mendatang.
"Nanti hari minggu pimpinan-pimpinan kita ke sana memutuskan seperti apa, karena sama-sama punya rasa. Disana juga ada yang meninggal, di kita juga ada. Disana yang melahirkan sulit, disini juga sulit," jelas dia.
Kata Ajat, pertemuan pertama yang berlangsung di Pendopo ini membahas terkait kondisi di wilayah masing-masing, baik di Tangerang maupun Kabupaten Bogor terkait aktifitas truck tambang.
Baca Juga: KPM Asal Leuwiliang Bogor Laporkan Dana Bansos PKH Sudah Cair Rp1,5 Juta, Segera Cek KKS Peralihan Sekarang
Ajat menyebut, pertemuan dilakukan untuk menemukan kesamaan dalam penanganan truck tambang yang selama ini terjadi yang melintas di Parung Panjang dan Tangerang.
"Kita bicara tentang kesamaan, tentang Indonesia lah ya, tidak ada ego masing-masing untuk jaga kondusifitas," tutur dia.
Selain itu, kata dia, saat ini pun Pemkab Bogor tengah merencanakan titik-titik kantong parkir dan pos gabungan untuk penanganan pemantauan sementara.
"Karena kan kondisi sekarang lalin yang terhambat karena pembangunan, maka kita juga harus mengatur kantong parkir, termasuk personel," imbuh dia.
Hal itu, kata dia, bertujuan untuk membantu menjaga kondusifitas di wilayah Parung Panjang selama pembangunan jalan berlangsung.
"Sampai ranah ranah yang mulai dari penataan parkir, angkutan nya legal atau tidak itu ranah-ranah beliau tapi itu kesepakatan pak kalpolres akan membuat tim kecil secara khusus akan memantau dari mulai malam ini sampai di Desember," pungkasnya.(rp2)
Editor : Alpin.