RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan kebijakan nyata yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu program unggulan yang kini dikebut pelaksanaannya adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau rutilahu.
Hal tersebut merupakan sebuah langkah penting yang menyentuh aspek paling mendasar dari kesejahteraan warga, yaitu hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa dirinya tidak ingin program rutilahu berjalan berlarut-larut seperti proyeksi umum yang sebelumnya memakan waktu hingga lima tahun.
Ia menargetkan agar seluruh program ini dapat rampung maksimal dalam kurun waktu tiga tahun saja.
Baca Juga: Datangi Tanah Sengketa Dua Desa di Sukamakmur Bogor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Turunkan Tim Kuasa Hukum Jabar Istimewa
Menurutnya, mempercepat pembangunan rumah layak huni bukan hanya soal teknis infrastruktur, tetapi menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga di Kabupaten Bogor.
“Jumlah rumah tidak layak huni di wilayah kita masih sangat besar, sekitar 14 ribu unit angka ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus tanggung jawab bersama. Karena itu, percepatan menjadi pilihan agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa tinggal di rumah yang layak dan manusiawi,” ujar Rudy dengan tegas dilansir dari laman resmi Pemkab Bogor.
Sebagai wujud nyata, melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor sudah menyiapkan program perbaikan sekitar 3.750 unit rumah.
Angka tersebut bukan sekadar rencana, melainkan telah dipetakan secara detail mencakup 40 kecamatan dan 416 desa.
Program ini tidak berjalan sendiri, melainkan didukung dengan berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi.
Menurutnya, mempercepat pembangunan rumah layak huni bukan hanya soal teknis infrastruktur, tetapi menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga di Kabupaten Bogor.
“Jumlah rumah tidak layak huni di wilayah kita masih sangat besar, sekitar 14 ribu unit angka ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus tanggung jawab bersama. Karena itu, percepatan menjadi pilihan agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa tinggal di rumah yang layak dan manusiawi,” ujar Rudy dengan tegas dilansir dari laman resmi Pemkab Bogor.
Sebagai wujud nyata, melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor sudah menyiapkan program perbaikan sekitar 3.750 unit rumah.
Angka tersebut bukan sekadar rencana, melainkan telah dipetakan secara detail mencakup 40 kecamatan dan 416 desa.
Program ini tidak berjalan sendiri, melainkan didukung dengan berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi.
Pemerintah daerah menggandeng TNI, Polri, serta program pemerintah pusat melalui jalur DPR RI agar pelaksanaannya lebih cepat, terarah, dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Selain soal kuantitas rumah yang diperbaiki, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada ketepatan sasaran penerima bantuan.
Data setiap calon penerima diverifikasi secara berlapis, dimulai dari tingkat RT/RW, lalu ditinjau ulang di tingkat desa/kelurahan, hingga akhirnya dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
Hal ini dilakukan agar tidak ada celah penyalahgunaan dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain soal kuantitas rumah yang diperbaiki, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada ketepatan sasaran penerima bantuan.
Data setiap calon penerima diverifikasi secara berlapis, dimulai dari tingkat RT/RW, lalu ditinjau ulang di tingkat desa/kelurahan, hingga akhirnya dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
Hal ini dilakukan agar tidak ada celah penyalahgunaan dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Raih SIPP Awards 2025, Jadi Kabupaten Terinisiatif dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana
Rudy juga menekankan bahwa keberhasilan program Rutilahu sangat erat kaitannya dengan kondisi keuangan daerah. Meski demikian, ia optimistis target tersebut bisa tercapai.
Pertumbuhan pendapatan daerah terus menunjukkan tren positif, ditopang oleh stabilnya berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, industri kecil menengah, hingga sektor pariwisata yang belakangan semakin berkembang.
Dengan dukungan fiskal yang kuat, percepatan program diyakini akan berjalan sesuai rencana.
Program Rutilahu ini bukan hanya sekadar memperbaiki fisik rumah. Pemerintah juga mengintegrasikannya dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Rudy juga menekankan bahwa keberhasilan program Rutilahu sangat erat kaitannya dengan kondisi keuangan daerah. Meski demikian, ia optimistis target tersebut bisa tercapai.
Pertumbuhan pendapatan daerah terus menunjukkan tren positif, ditopang oleh stabilnya berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, industri kecil menengah, hingga sektor pariwisata yang belakangan semakin berkembang.
Dengan dukungan fiskal yang kuat, percepatan program diyakini akan berjalan sesuai rencana.
Program Rutilahu ini bukan hanya sekadar memperbaiki fisik rumah. Pemerintah juga mengintegrasikannya dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan cara itu, rumah layak huni akan menjadi fondasi kehidupan baru yang lebih sehat, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.
Rumah bukan hanya atap dan dinding, melainkan titik awal bagi keluarga untuk berkembang, mendidik anak-anak, serta membangun masa depan yang lebih baik.
Langkah progresif ini mencerminkan keberpihakan Pemkab Bogor terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Dengan strategi yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antarlembaga, Kabupaten Bogor bertekad mengikis wajah-wajah kemiskinan struktural sedikit demi sedikit, dari satu rumah menuju ribuan rumah.
Harapannya, dalam tiga tahun ke depan, tidak ada lagi warga Kabupaten Bogor yang harus tinggal di rumah tidak layak huni.
Rumah bukan hanya atap dan dinding, melainkan titik awal bagi keluarga untuk berkembang, mendidik anak-anak, serta membangun masa depan yang lebih baik.
Langkah progresif ini mencerminkan keberpihakan Pemkab Bogor terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Dengan strategi yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antarlembaga, Kabupaten Bogor bertekad mengikis wajah-wajah kemiskinan struktural sedikit demi sedikit, dari satu rumah menuju ribuan rumah.
Harapannya, dalam tiga tahun ke depan, tidak ada lagi warga Kabupaten Bogor yang harus tinggal di rumah tidak layak huni.