RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, tengah bersiap menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan sistem elektronik atau e-voting.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa tentang fasilitasi Pilkades serentak secara digital.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan Pilkades sudah tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2020 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.
“Untuk di Kabupaten Bogor sudah diakomodasi di Perbup 66 Tahun 2020, dan kita juga sudah menerima surat edaran dari Pak Gubernur tentang Pilkades e-voting,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 30 September 2025.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor sebenarnya sudah pernah melakukan uji coba e-voting, namun cakupannya masih sangat terbatas.
Hanya dua desa yang pernah menerapkan sistem ini, yakni satu desa di Kecamatan Ciseeng dan satu desa di Kecamatan Ciampea.
Penerapan e-voting dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi Pilkades.
Dengan sistem digital, proses perhitungan suara bisa berlangsung lebih cepat, meminimalisasi potensi kecurangan, sekaligus menekan biaya penyelenggaraan.
Meski demikian, DPMD Kabupaten Bogor menyadari masih ada sejumlah tantangan, seperti infrastruktur jaringan internet di desa, kesiapan sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Semua itu akan menjadi bahan kajian sebelum Pilkades digital dilaksanakan secara lebih luas.
Menurutnya, perlu dipastikan kesiapan regulasi maupun teknis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ke depan kita akan kaji lagi regulasi dan teknisnya,” pungkas Hadijana.
Dengan adanya dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Hadijana optimistis dapat menerapkan Pilkades e-voting di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor.(cr1)
Editor : Alpin.