RADAR BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam menghentikan sementara kegiatan pertambangan di Parung Panjang dan sekitarnya menuai pro kontra di tengah masyarakat.
Setelah adanya aksi penolakan dari warga pelaku usaha tambang atas kebijakan Dedi Mulyadi di Cigudeg pada Senin 29 September 2025.
Namun, ada juga sejumlah warga Parung Panjang justru mendukung kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
Eli Nurmilah, warga Desa Pingku, Parungpanjang mengatakan, jalan di Parungpanjang saat ini sepi dari lalu lalang armada tambang.
"Berkat kebijakan pak Gubernur KDM, saya merasa nyaman melintas di jalan raya," ungkapnya kepada Radar Bogor, Selasa 30 September 2025.
Secara pribadi, kata Eli, ia mendukung penuh kebijakan KDM dalam menghentikan kegiatan pertambangan meski hanya sementara.
Selama ini, warga terutama di Parungpanjang selalu diselimuti rasa takut saat berkendara.
Terlebih efek debu yang dihasilkan membuat warga kesulitan menghirup udara segar.
"Saya mendukung 100 persen, karena bagi saya pribadi tidak merasa dirugikan dengan adanua penutupan sementara. Saya memahami betul kebijakan KDM," tuturnya.
Sebaliknya, ia sekarang merasa diuntungkan karena tidak lagi merasa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan di Jalan Raya Parungpanjang.
Sebelumnya, warga pelaku usaha pertambangan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raya Sudamanik, Perempatan Pasar Lebakwangi, Cigudeg pada Senin 29 September 2025.
Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menutup kegiatan pertambangan selama proses pembangunan jalan di Parungpanjang dan sekitarnya.
Koordinator aksi, Fadlan mengatakan, aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam menutup perusahaan tambang yang berimbas pada perekonomian masyarakat.
"Kita menolak peraturan Gubernur Jawa Barat, yang menutup perusahaan tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin, ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat," tegasnya dalam aksi tersebut.(cok)
Editor : Alpin.