RADAR BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup kegiatan tambang sementara di wilayah Parung Panjang, Rumpin, Tenjo, hingga Cigudeg menuai protes hingga aksi demo beberapa waktu lalu.
Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Rusli mengungkapkan kondisi warganya usai kebijakan yang menuai pro kontra tersebut.
Menurutnta, warga yang selama ini menggantungkan hidup di sektor pertambangan terkena dampak salah satunya terkait kehidupan ekonomi.
"Ada hal yang perlu dipertimbangkan yakni masyarakat yang terdampak akibat ditutupnya tambang, ada kuli rata, kuli pantek, sopir, kenek, hingga pengusaha lokal yang semua bergantung pada tambang," kata Kepala Desa (Kades) Rengasjajar Rusli.
Di Desa Rengasjajar tercatat ada sebanyak delapan perusahaan tambang aktif dan legal yang selama ini menyumbang pajak dan menyerap tenaga kerja.
Sebanyak 11.638 jiwa menggantungkan hidup pada sektor pertambangan dan perdagangan terkait di Desa Rengasjajar begitu pula desa lain yang memiliki potensi pertambangan yang sama.
Rusli menilai dampak penutupan tambang akan merembet ke sektor ekonomi, sosial, dan hingga pendidikan masyarakat.
"Kalau kondisi ini berlanjut, orang tua akan lebih memilih biaya makan ketimbang ongkos sekolah anaknya, akibatnya bisa terjadi putus sekolah," kata Rusli.
Terkait persoalan infrastruktur jalan, lanjut Rusli, Jalur Bunar–Rengasjajar–Bitung sudah sejak lama disebut sebagai Jalan Raya Sudamanik. Sejak tahun 1980-an, sebagian besar jalan tersebut dikelola dan diperlebar oleh perusahaan tambang PT Sudamanik.
"Sejarah mencatat, perbaikan jalan ini banyak ditopang oleh perusahaan tambang, bukan hanya pemerintah," ungkap Rusli.
Kades Rengasjajar mengaku khawatir jika kebijakan penutupan sementara kegiatan pertambangan tidak segera dievaluasi, status Desa Rengasjajar terancam, dari yang berpredikat sebagai desa mandiri, bisa turun menjadi desa berkembang akibat daya beli masyarakat yang anjlok.
"Kalau daya beli turun drastis, kami khawatir juga akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di desa," tegasnya.
Oleh sebab itu, Rusli berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang dikenal KDM dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Terutama dengan mempertimbangkan opsi lain agar ekonomi masyarakat tidak lumpuh.
"Jangan sampai keputusan yang baik justru membuat masyarakat kecil semakin terpuruk," harapnya.(cok)
