RADAR BOGOR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa tahun ini tidak ada rekrutmen pendamping desa.
Ia mengingatkan warga Kabupaten Bogor untuk waspada terhadap oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan mengaku bisa memasukkan calon pendamping desa.
"Jadi pendamping desa tuh syarat salah satu nya tidak boleh orang politik. Anggota pun tak boleh, nyaleg gaboleh, double job gaboleh," ujar Yandri kepada Radar Bogor, Jumat 3 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa istilah double job berarti pendamping desa tidak boleh menerima dua gaji dari jabatan lain, termasuk merangkap menjadi anggota KPU, Bawaslu, atau P3K.
Beberapa pendamping desa yang merangkap jabatan setelah evaluasi, menurut Yandri, tidak diperbolehkan.
Hal ini dianggap melanggar prosedur karena fokus pendamping desa harus dijaga dan tidak boleh terganggu oleh jabatan lain.
"tapi yang pasti tahun ini tidak dari rekrutmen, jadi kalau ada yang berserakan, yang minta duit, nah itu gada sangkut paut sama kemendes. Kemendes gada melakukan rekrutmen, jadi pasti ada tipu-tipu nya," tegasnya.
Yandri meminta masyarakat yang menemukan praktik pungutan liar untuk segera dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
Dia menekankan bahwa Kemendes tidak mengizinkan pungutan satu rupiah pun dan siap mendukung penindakan terhadap pelaku.
"Jadi kalau ada oknum yang maen di provinsi manapun, di kabupaten manapun, di kecamatan manapun, didesa manapun, lapor ke APH kita dukung 100% untuk diusut dan ditangkap," pungkasnya.(cr1)
Editor : Alpin.