RADAR BOGOR - Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) bersama keluarga korban kecelakaan aktivitas truk tambang diundang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Kamis malam 2 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sekitar 30 keluarga korban kecelakaan yang disebabkan lalu lintas padat truk tambang di Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg Bogor.
Kepada mereka, Dedi Mulyadi atau dikenal KDM menyampaikan beberapa komitmen di antaranya, pemberian santunan kepada korban kecelakaan akibat truk tambang.
Kemudian mengevaluasi serta audit menyeluruh terhadap jalur distribusi tambang, serta pembahasan solusi jangka panjang agar keberadaan tambang tidak terus merugikan masyarakat.
Ketua Umum HMR, Ananda Sugiarto mengatakan, fakta ini menjadi bukti nyata bahwa aktivitas tambang telah membawa dampak serius terhadap keselamatan warga. Ia pun menegaskan, langkah konkret pemerintah menjadi hal mendesak.
"Janji tanpa realisasi hanya akan menambah penderitaan rakyat. Kami meminta audit dan evaluasi segera dilakukan serta hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat," tegas Ananda, Jumat 3 Oktober 2025.
Sementara itu, Kabid Advokasi dan Aksi HMR, Md Aang menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap truk tambang.
"Pembatasan jam operasional, jalur khusus, dan pengawasan yang konsisten harus segera diterapkan. HMR akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat benar-benar terlindungi," paparnya.
Selain itu, HMR juga menilai bahwa masyarakat Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg saat ini berada dalam kondisi darurat keselamatan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali.
"Jika pemerintah lamban, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, HMR menegaskan bahwa negara harus hadir dan berpihak pada rakyat," tandasnya.(cok)
