RADAR BOGOR—Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Akibatnya, ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat Menteri Hanif Faisol bersifat tebang pilih dan memukul keras sektor ekonomi lokal.
Menurut Ketua AMBS Muhsin, lebih dari 2.000 pekerja saat ini dirumahkan karena penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak.
Sekitar 1.016 pekerja berasal dari kawasan Megamendung, dan 1.300 lainnya terkena dampak langsung sanksi dari KLH.
“Kami meminta kepastian hukum dari Pak Menteri. Setiap hari jumlah pekerja yang dirumahkan terus bertambah,” kata Muhsin kepada wartawan pada Minggu 5 Oktober 2025.
Dia juga mengklaim bahwa bisnis lain tidak dilayani dengan adil setelah kebijakan pencabutan segel terhadap sembilan perusahaan wisata di kawasan Puncak.
"Kalau sembilan sudah dicabut, yang lain juga harus. Kami hanya menuntut keadilan," tegasnya.
AMBS berencana menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi untuk menyampaikan keresahan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
"Kami siap menempuh langkah hukum dan mendatangi Komisi XII DPR RI jika tidak ada kepastian," katanya.
Mulyadi, Anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, menyatakan bahwa Menteri Hanif Faisol bertindak tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Ia sangat menentang keputusan sewenang-wenang. Menurutnya, kebijakan menteri tidak boleh merusak reputasi Presiden Prabowo di mata rakyat kecil.
“Jangan bunuh mata pencaharian mereka. Wisata di sini bukan hanya memberi kerja, tapi juga menghidupi UMKM, pertanian, dan ekonomi lokal,” kata Mulyadi.
Hal ini juga mencerminkan cita-cita Presiden Prabowo, yang salah satunya adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi masyarakat.
Namun, faktanya adalah sebaliknya. Legislator dari Dapil Bogor ini menyatakan bahwa mereka akan meninjau ke sana saat reses.
Salah satu karyawan ekowisata di Megamendung yang terkena dampak, Rahmat Shaleh (30), mengaku khawatir akan kehilangan pekerjaannya.
“Kami semua menggantungkan hidup dari sini. Mohon Pak Presiden Prabowo, tolong kami atas kebijakan Menteri KLH,” katanya dalam video yang tersebar luas di TikTok.
Melalui video yang dia buat di TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSDbQpD8W/, Rahmat mengungkapkan apa yang dia rasakan.
Dalam unggahan tersebut, ia menceritakan kesulitan yang dialaminya sendiri dan ratusan orang yang tinggal di sekitarnya.
Setelah sebelumnya mengalami kesulitan mencari pekerjaan, tetangganya, Ismail (21), sekarang memiliki penghasilan tetap karena ekowisata membuka peluang bagi warga lokal.
Kisah Rahmat dan Ismail menunjukkan bahwa investasi hijau di Megamendung tidak hanya menyelesaikan masalah lahan dan reboisasi, tetapi juga memberikan harapan baru bagi generasi berikutnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin