RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM dengan tegas tetap menutup sementara kegiatan pertambangan di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya.
Meski pun sebagian masyarakat terutama warga pelaku usaha tambang menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
Anggota DPRD Dapil V Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menilai, penutupan kegiatan tambang itu merupakan kebijakan yang kompleks dan berdampak positif juga negatif.
"Dampak positif misalnya yang selama ini hidup dengan hirup pikuk kendaraan tambang, dalam waktu sementara bisa merasakan udara bebas," ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu 8 Oktober 2025.
Selain itu, kata dia, masyarakat merasa nyaman dengan berkurangnya resiko kecelakaan yang disebabkan armada tambang.
Namun di sisi lain, Aan melihat adanya dampak negatif khususnya yang dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan.
Kemudian dampak lainnya yang mulai terasa yakni sejumlah proyek infrastruktur Pemkab Bogor yang tidak berjalan dengan lancar akibat kesulitan mendapat bahan baku material.
"Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik," beber Aan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu pun meminta Pemprov Jabar mempertimbangkan semua aspek serta mencarikan solusi dari kebijakan tersebut.
Dengan demikian, penutupan kegiatan tambang dapat dilakukan dengan efektif, di samping tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat.
"Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parungpanjang," tukasnya.(cok)
