RADAR BOGOR - Tutupnya kegiatan perusahaan tambang di wilayah Cigudeg dan sekitarnya termasuk Parung Panjang hingga Rumpin menimbulkan dampak serius pada proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Sejumlah penyedia jasa mengeluh sulitnya mendapatkan bahan material untuk kebutuhan konstruksi imbas kebijakan tersebut terlebih saat ini banyak dari kegiatan pembangunan yang tengah dilaksanakan memasuki penghujung tahun 2025.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengaku dilema.
Di satu sisi, ia memahami yang dialami para penyedia jasa yang kesulitan mendapat bahan material untuk melaksanakan proyek pemerintah.
"Hanya memang kami tidak bisa gegabah, misalnya terkait tuntutan masyarakat untuk membuka kembali perusahaan tambang, kan tidak bisa seperti itu karena itu kebijakan gubernur," ungkapnya kepada Radar Bogor, Kamis, 9 Oktober 2025
Di sisi lain, kata Suryanto, kondisi ini bukan hanya terjadi dirasakan proyek di Kabupaten Bogor, tetapi juga di tingkat pemerintah pusat.
Dinas PUPR Kabupaten Bogor juga telah melaporkan keluhan para penyedia jasa ini ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga Inspektorat.
Termasuk ke Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk menjadi bahan kajian dalam mengambil langkah kebijakan seperti adendum atau pemberian waktu tambahan bagi para penyedia jasa.
"Memang kalau melihat sekarang, tidak semua penyedia jasa kesulitan, ada juga proyek-proyek yang masih berjalan dengan mengambil bahan material lain dari luar daerah meski harganya mungkin tinggi," beber Suryanto.
Maka dari itu, pihaknya masih terus melakukan kajian agar proses pembangunan di Kabupaten Bogor dapat tetap berjalan dengan sumber daya yang ada.
Termasuk meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan kondisi tersebut.
"Mudah-mudahan juga ada solusinya, memang dampaknya bukan hahya pada kegiatan pembangunan, tetapi ekonomi masyarakat juga yang bergantung pada tambang," pungkasnya.(cok)
Editor : Eka Rahmawati