Puskesmas Citeureup Segera Dibangun Lagi Pasca Kebakaran, Pemkab Bogor Dapat Dukungan CSR
Kholikul Ihsan• Jumat, 10 Oktober 2025 | 09:02 WIB
Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika meninjau kondisi bangunan Puskesmas Citeureup pasca kebakaran.
RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan bahwa proses pembangunan kembali Puskesmas Citeureup pasca kebakaran beberapa waktu lalu akan segera dimulai.
Proyek ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didanai penuh melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta yang berkomitmen tinggi.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, usai meninjau lokasi bekas kebakaran pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Kehadiran Sekda bersama tim ahli bangunan gedung bertujuan untuk mempercepat proses kajian teknis.
“Hal yang paling penting adalah gedung ini dapat segera berfungsi kembali untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Karena masyarakat tetap menunggu,” tegas Ajat Rochmat Jatnika, menekankan aspek urgensi pelayanan.
Kunjungan tim ahli ke lokasi bukan sekadar seremonial. Sekda Ajat mengungkapkan bahwa peninjauan ini krusial untuk menentukan nasib struktur bangunan pasca kebakaran. Tujuannya adalah memastikan kelayakan dan keamanan, dengan dua opsi di meja, pembongkaran total atau perbaikan struktural sebagian.
“Saya bersama tim ahli konstruksi datang untuk menilai kelayakan gedung, apakah perlu dibongkar total atau masih layak secara struktur, kalau masih memungkinkan, tentu akan dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Saat ini, tim Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) sedang mengebut kajian teknis. Targetnya, keputusan final mengenai status bangunan dapat keluar minggu depan.
Aspek paling menarik dari pemulihan Puskesmas Citeureup adalah sumber pendanaannya. Sekda Ajat Rochmat Jatnika secara eksplisit menyebut bahwa perbaikan akan dibiayai oleh dana CSR, sebuah fast track (jalur cepat) yang diharapkan memangkas birokrasi anggaran.
“Insyaallah sudah ada pihak yang berniat membantu melalui program CSR, karena pendanaannya berasal dari CSR dan bukan APBD, diharapkan minggu depan sudah ada keputusan agar perbaikan bisa segera dilakukan,” ujarnya.