RADAR BOGOR—Anggota DPR Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempertimbangkan kembali kebijakan penutupan dan penyegelan beberapa tempat bisnis di kawasan wisata Puncak, Bogor.
Dia berpendapat bahwa langkah tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak besar pada perekonomian lokal.
"Saya meminta peninjauan dan kajian soal kebijakan tersebut. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya," katanya Kamis 16 Oktober 2025.
Menurutnya, Puncak adalah wilayah dengan ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan layanan.
Ribuan orang yang menggantungkan hidup mereka dari aktivitas pariwisata terkena dampak langsung dari penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata.
Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan. dikeluarkan dari pekerjaan mereka akibat kebijakan KLH.
Omset merosot, hotel dan restoran mengalami penurunan okupasi, dan petani menghadapi kesulitan untuk menjual sayuran dan buah mereka. "Saya mendengar dari Pak Bupati bahwa omset turun hingga 50–80 persen," tuturnya.
Meminta Pemerintah untuk Bertindak dengan Bijak
Mulyadi menyatakan bahwa dia telah memberi tahu pimpinan DPR, pimpinan Komisi, dan pihak Istana tentang situasi ini melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra.
Untuk meminta peninjauan kebijakan penutupan, ia juga berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH.
“Saya sudah berbicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 hingga 15 hotel yang kembali dibuka,” katanya.
Mulyadi berpendapat bahwa pemerintah seharusnya bertindak adil dan memberikan pembinaan kepada bisnis yang memiliki izin resmi.
Namun, jika terbukti ada pelanggaran atau kerusakan lingkungan, penegakan hukum harus tetap dilakukan.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah karena menghentikan tindakan yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Namun, jika tindakan tersebut sudah diizinkan dan sesuai dengan peraturan, mohon dibangun," katanya.
"Selain itu, mereka adalah warga negara kita yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PAD," tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan pendidikan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan banyak masyarakat yang tidak dapat mencari pekerjaan karena penyegelan ini.
Puncak Sebagai Ikon Wisata Nasional
Mulyadi berpendapat bahwa Puncak adalah salah satu ikon wisata nasional yang harus dilindungi secara bersamaan.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial lokal harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat membuat kebijakan.
Pemerintah harus menghindari membuat keputusan yang mengganggu. "Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh," tuturnya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa dia telah membuka posko beberapa kali untuk menerima aspirasi masyarakat dan mencegah situasi menjadi lebih bburuk.
"Saya buka posko supaya aspirasi masyarakat tersalurkan. Bisa meledak di jalan jika tidak ditampung. Ada banyak spanduk dan rencana aksi demo," ujarnya.
Investasi Harus Didukung, Asal Mengikuti Peraturan
Sebagai perwakilan rakyat Bogor, Mulyadi menyatakan dukungannya untuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah, asalkan itu sesuai dengan undang-undang dan tidak berdampak negatif pada lingkungan.
"Saya menghargai mereka yang ingin investasi dan mematuhi regulasi. Karena itu menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan lokal," ucaonya.
Ia berterima kasih kepada pemerintah karena telah menghentikan pelanggaran. Namun, tidak semuanya sama.
"Puncak ini bukan hanya tempat wisata tetapi juga sumber kehidupan masyarakat," tandasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin