RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong terwujudnya program Satu Kecamatan Satu Hutan Kota sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pesatnya urbanisasi.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) akan dilibatkan untuk mendukung dan melengkapi perencanaan yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.
Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, mengatakan bahwa program ini akan menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat ruang terbuka hijau di setiap kecamatan.
“Kami merencanakan adanya hutan kota di 40 kecamatan. Meskipun DLH menjadi pihak utama dalam penentuan titik lokasi, DPKPP akan ikut serta melengkapi dan mensukseskan perencanaan hutan kota di setiap wilayah,” ujar Eko.
Eko menambahkan, pembangunan dan pembebasan lahan untuk hutan kota akan membutuhkan dukungan anggaran yang bisa bersumber dari berbagai mekanisme.
“Otomatis nanti memerlukan anggaran untuk pembebasan lahan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melalui DPKPP, baik dengan memanfaatkan dana APBD, CSR, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan sesuai aturan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa DPKPP akan berperan aktif dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis di kawasan hutan kota agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Setelah ditetapkan lokasi-lokasinya sebagai hutan kota oleh DLH, baru DPKPP akan muncul dan berperan dalam pengembangan kawasan tersebut,” tutupnya.
Program Satu Kecamatan Satu Hutan Kota ini diharapkan dapat menciptakan ruang hijau baru yang tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati