RADAR BOGOR - Segel 18 tempat wisata di Kawasan Puncak Bogpr bakal aegera dicabut, setelah memenuhi semua persyaratan administratif yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Kebijakan pencabutan segel 18 tempat wisata di Kawasan Puncak itu disampaikan KLH dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Eager Adventure Land (EAL).
Agenda ini menunjukkan komitmen pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengimbangi keberlanjutan ekonomi dan pemulihan lingkungan.
Anggota DPR Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Irjen Rizal Irawan, Direktur Jendral Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup, dan pengusaha lokal hadir di kegiatan tersebut.
Rizal, Dirjen Gakkkum KLH, menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga memastikan bahwa upaya restorasi dilakukan dengan benar.
Pemulihan adalah dasar dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dia menyatakan bahwa pengusaha diberi kesempatan untuk memperbaiki, menanam kembali, membuat embung, dan mengambil tindakan nyata untuk memulihkan alam.
Mulyadi, legislator dari daerah pemilihan Bogor Selatan, mengucapkan terima kasih kepada KLH karena telah menerapkan undang-undang secara tegas dan memberikan kesempatan untuk berbicara tentang cara menyelamatkan kehidupan warga.
"Ekonomi harus berjalan tanpa mengancam kelestarian alam. Ada titik tengah yang harus dijaga," tuturnya.
Keindahan alam dan udara segar Bogor Selatan adalah kunci bagi orang-orang untuk hidup dan berkembang.
Dalam kesempatan ini, diumumkan bahwa pada hari Selasa pekan depan, 18 segel tempat wisata akan dicabut.
Bahkan diusulkan untuk disebut sebagai "Hari Puncak Hijau" untuk mengingatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara ekowisata dan kehidupan di Puncak.
Mulyadi mengatakan bahwa Bupati Bogor menunjukkan rasa simpati yang besar terhadap warganya yang terkena dampak penutupan bisnis.
"Banyak penduduk bertanya, "Pak kami lapar, siapa yang menangani perut kami?" "Ini adalah masalah kemanusiaan," katanya.
Untuk memastikan pemulihan ekonomi dan lingkungan yang seimbang, meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, masyarakat berharap pemerintah dan pengusaha terus bekerja sama. (***)
Editor : Yosep Awaludin