RADAR BOGOR — Suasana diskusi acara penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan berbasis kewilayahan di Cibinong Rabu 29 Oktober 2025 diisi dengan sesi tanya jawab cukup seru.
Diskusi diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)
Perwakilan Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Baratb (KPPKBB) Achmad Haermawan yang juga sekretaris KPPKB, meminta Pemkab Bogor tidak menjadikan hasil soal diskusi dan penelitian penataan wilayah untuk persiapan Dearah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor barat dan Kabupaten Bogor Timur sebagai arsip semata.
Menurutnya, kajain lapangan, hasil forum diskusi dengan melibatkan perwakilan masyarakat baik di Bogor Barat dan Bogor Timur, harus direalisaskan. Harus diaplikasikan oleh dinas teknis yang ada.
"Ide, gagasan dan inovasi soal sarana infrastrutur penataan kewilayahan harus menjadi program kerja di masing-masing dinas teknis. Tahun 2026 itu waktunya. Jangan sampe hasil ini cuma jadi arsip saja," tegas Hermawan.
Menurut Hermawan, partisipasi publik soal sarana dan prasarana infrastruktur yang bersinergi dengan pemikiran IAP untuk wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor harus menjadi bahan realisasi pembangunan 2026.
Jika melihat besarnya anggaran dua wilayah untuk membangun infrastruktur yang mencapai 11 Triliun lebih bisa secara bertahap direalisasikan.
"Kami akan kejar nanti ke dinas-dinas, apakah ada program hasil kajian atau diskusi di tahun anggaran 2026, jika tidak ada, percuma saja kita kumpul-kumpul," imbuh Hermawan.
Sementara itu, Yusfitriadi, putra Leuwiliang yang juga founder VINUS mengungkapkan, kajian ilmiah terkait dengan akselerasi ke depan untuk membangun infrastruktur menjadi bagian penting kebutuhan daerah otonomi baru.
"Kita berharap konektivitas bupati dan presiden ikut mendorong realisasi DOB, khususnya di Kabupaten Bogor agar ada pencabutan moratorium parsial. Hanya DOB yang sudah siap saja yang dimekarkan," kata Yusfitriadi.
"Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur, sudah siap. Kita berharap kedekatan bupati kita dengan Presiden Prabowo bisa menjadi nilai tambah bagi percepatan DOB di Kabupaten Bogor," harap Yus yang juga hadir pada acara tersebut.
Yusfitriadi menambahkan, untuk membuat bobot kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung DOB dibutuhkan sebuiah alat desak yang nyata dan menjadi symbol keseriusan membangun daerah baru.
Pertama, ada monument atau titik nol yang dibangun sebagai tanda di tempat tersebut akan dibangun pusat pemerintahan.
Kedua, pembangunan infrastruktur kesahatan seperti penambahan RSUD dan meningkatan status puskesmas.
Ketiga, program untuk mengoftimalkan data tentang kondisi Kabupaten Bogor, baik data potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkunganm pendidikan, sosial ekonomi dan lainnya.
Kempat infrastruktur jalan-jalan desa yang harus baik serta penataan akses jalan ke perbatasan.
Kelima, adanya rencana strategis penguatan kemandirian UMKM dengan tujuan melibatkan seluruh masyarakat agar mereka siap dan mengetahui bahwa daerahnya akan menjadi kabupaten.
"Jangan sampai masyarakat mengatakan, emang pemekaran untuk kami? Atau untuk para elit saja," tutupnya. (***/aan)
